• KANAL BERITA

Tarik-Ulur Tanah Kantor Kecamatan Buntu

foto: istimewa
foto: istimewa

SLAWI, suaramerdeka.com – Tarik ulur pengadaan tanah untuk pemindahan Kantor Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, menemui jalan buntu. Keinginan Pemkab dan masyarakat berbeda. Sejumlah aparat desa, elemen dan tokoh masyarakat Desa Jatimulya menolak rencana Pemkab Tegal membeli tanah bengkok desa setempat.

Masyarakat menginginkan lokasi pembangunan kantor kecamatan tersebut berada di tanah milik warga di Dukuh Bulakbanteng, bukan di tanah bengkok. Namun Pemkab bergeming ingin membangun kantor itu dengan sistem tukar guling dengan tanag bengkok Desa Jatimulya.

‘’Terjadi deadlock karena sejumlah masyarakat menginginkan di tanah milik warga. Sedangkan, Pemkab berencana membeli tanah bengkok desa,’’ kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) III meliputi Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja.

Anggaran pengadaan tanah untuk pemindahan Kantor Kecamatan Suradadi dari APBD Kabupaten Tegal 2018 senilai Rp 4 miliar. Pemkab Tegal menentukan titik pemindahan di sekitar Desa Jatimulya, karena dinilai berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Suradadi.

Lokasi Alternatif

Beberapa kali, tim pengadaan telah survei di lapangan untuk penentuan lokasi. Ada dua lokasi yang disurvei, yakni tanah milik warga di Desa Bulakbanteng dan tanah bengkok desa di sebelah barat pusat pemerintahan desa.

‘’Informasinya, tim telah menentukan lokasi di tanah bengkok desa. Namun, warga menolak karena sejarah pengadaan tanah bengkok di desa itu kerap bermasalah,’’ ujar Anggota Fraksi Gerindra itu. 

Anggota DPRD asal Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi itu, mengusulkan lokasi baru yang dinilai sangat stategis. Lokasi itu berada di sekitar Perempatan Darmi, perbatasan lima desa, yakni Jatimulya, Karangmulya, Jatibogor, Purwahamba, dan Harjosari.

Lokasinya luas ratusan hektare yang sebagian bengkok desa, dan sebagiannya tanah milik warga. ‘’Tinggal pilih mau di bengkok desa atau di tanah milik warga. Kami hanya menginginkan jangan sampai kepentingan hajat hidup orang banyak terbengkalai,’’ tegas anggota Komisi III itu.

Lokasi alternatif itu dinilai lebih tepat, ketimbang dua lokasi sebelumnya yang tarik ulur. Ia berharap, penentukan lokasi pengembangan Kantor Kecamatan Suradadi jangan terpatok di Desa Jatimulya dan secepatnya diputuskan.

‘’Jangan sampai anggaran yang sudah ada masuk kembali ke kas daerah. Jika sudah selesai pengadaan tanah, kami akan tindaklanjuti dengan menganggarkan detail engineering design (DED) di perubahan APBD 2018,’’ katanya.


(Dwi Putra GD/CN34/SM Network)