• KANAL BERITA

Mantan Pimpinan KPK Peringatkan Kementan

foto: istimewa
foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Program Kementerian Pertanian terkait perubahan kebijakan pengadaan sarana produksi (Saprodi) pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan harus dikembalikan pada aturan yang berlaku. Kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman itu diingatkan tidak menggulirkan kebijakan yang menerabas undang undang.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian menegaskan siap menjadi tumbal dalam melakukan perubahan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian. Salah satunya adalah untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama.

Tidak lagi melalui tender atau lelang yang memakan waktu, ia akan melakukan pengadaan melalui e-katalog. Salah satu alasan Amran menerapkan kebijakan tersebut karena keperluan petani seperti pupuk mau pun benih tidak bisa menunggu. Karena itu memerlukan tindakan yang cepat.

Terkait hal ini, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mengatakan, pengadaan barang dan jasa tanpa tender sudah ada aturan yang mengatur. Maka sepatutnya kebijakan apa pun yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan aturan yang ada.

Dia menyebutkan, tetap harus diteliti kondisi nyata di lapangan terkait penerapan Perpres soal Pengadaan Barang dan Jasa sebagai alasan pemenuhan kebutuhan benih atau pupuk agar segera diterima petani.

“KPK kan meneliti, kalau sudah ada kasus pasti meneliti, tendernya seperti apa. Melalui penyelidikan, dari rangkaian awal, bagaimana aturannya, bagaimana yang dilaksanakan. Apakah dalam pelaksanaannya ada yang kongko-kongkoan, kan nampak di situ. Berarti nggak objektif dalam pelaksanaan. Kalau nggak diteliti maka nggak terlihat, maka harus diteliti,” jelas Zulkarnain, saat dihubungi, Senin (10/9).

Kerugian Negara

Dia menambahkan, apa yang dinyatakan oleh Menteri Pertanian harus dilihat apakah ada akibat kerugian negara atau tidak. Lalu adakah juga penyimpangan administrasi atau tidak.

“Nah sekarang proyek itu lancar nggak, sesuai dengan tujuan atau tidak, nah itu harus diteliti,” tambah Zulkarnain.

Mantan Pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto, pun mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa tetap harus melalui tender. Kecuali memang kondisinya sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan yang ada. Bibit mengaku tidak dapat mengomentari pernyataan Kementan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dia hanya mengingatkan, bahwa sudah ada aturan yang mengatur akan pengadaan barang dan jasa. KPK menurutnya sebagai penegak hukum, dan jika ada aturan yang dilanggar, maka semestinya KPK langsung menindak.

“(Kalau melanggar) bukan diperingatkan, ditindak, jangan macam-macam,” tegas dia.

Berdasar Undang undang

Mantan pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja menambahkan, bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa, apa pun produknya tetap harus berdasar undang undang yang mengatur. Dia menegaskan, keinginan untuk mengantarkan bantuan berupa pupuk, benih atau obat-obatan ke petani tidak bisa menjadi satu-satunya alasan membuat pengadaan barang dan jasa tanpa lelang. Menurutnya kebijakan yang dibuat tetap harus mengikuti klausul yang diatur dalam undang undang.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, potensi pelanggaran hukum dari pengadaan barang dan jasa pemerintah memang cukup besar. Jika melihat tren pelanggaran pidana korupsi, terutama pada kalangan kepala daerah, pengadaan barang dan jasa memang mendominasi.

Namun menanggapi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan siap jadi tumbal, Arsul mengingatkan Mentan untuk berhati-hati. "Sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut oleh Mentan sesuai dengan Pepres perubahan yang ditandatangani oleh Presiden maka tidak akan bermasalah secara hukum," ujar politisi PPP ini.

Arsul mengingatkan potensi masalah hukum akan ada jika pelaksanaann kebijakan pengadaan tersebut ternyata keluar dari tata cara yang diatur dalam Perpres. Jika pelaksanaannya menyimpang, kata dia, maka penegak hukum bisa melakukan tindakan.


(Satrio Wicaksono/CN40/SM Network)