• KANAL BERITA

Penting, Pengawasan bagi BPR

Ketua Pesakom BPR Soloraya, Wymbo Widjaksono membuka workshop "Penyusunan Laporan Pengawasan BPR/BPRS" di Swiss Bellinn Hotel Solo, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Langgeng Widodo)
Ketua Pesakom BPR Soloraya, Wymbo Widjaksono membuka workshop "Penyusunan Laporan Pengawasan BPR/BPRS" di Swiss Bellinn Hotel Solo, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Langgeng Widodo)

SOLO, suaramerdeka.com - Para komisaris dan pemegang saham BPR/BPR Syariah di Soloraya yang tergabung dalam Paguyuban Pemegang Saham dan Komisaris (Pesakom) Bank Perkreditan Rakyat berkomitmen meningkatkan profesionalisme. Kemampuan dalam menyusun laporan pengawasan rencana bisnis BPR/BPRS sesuai peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) dinilai sangat penting bagi mereka untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengelola BPR/BPRS dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

Pengawasan terhadap kinerja BPR dinilai sangat penting agar bank perkreditan rakyat tidak mengalami fraud yang pada gilirannya dilikuidasi oleh lembaga penjamin simpananan (LPS) dan ditutup oleh OJK. Sebab, selama ini matinya BPR bukan lantaran kalah bersaing dengan sesama BPR atau dengan bank umum. Tetapi karena lemahnya pengawasan sehingga terjadi fraud atau mismanajemen akibat intervensi pemilik yang terlampau jauh.

"Penyusunan laporan pengawasan ini penting agar teman-teman dewan komisaris, dewan pengawas, dan pemegang saham pengendali punya pegangan dalam mengawasi BPR-nya," kata Ketua Pesakom Soloraya, Wymbo Widjaksono.

Di hadapan para dewan komisaris, dewan pengawas, dan pemegang saham pengendali BPR, Wymbo mengatakan hal itu dalam workshop Penyusunan Laporan Pengawasan BPR/BPRS, belum lama ini. Kegiatan yang dihelat di Swiss Bellinn Hotel Solo itu diikuti 100 peserta.

Tampil sebagai fasilitator workshop, Direktur Amalia Consulting, Suharno. Dalam paparannya, dia juga mengingatkan bahwa para komisaris dan dewan pengawas memiliki tugas pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian interen, audit interen, pelaksanaan APU PPT, tehnologi informasi dan rencana bisnis BPR. Kedelapan tugas pengawasan itu setiap semester harus dilaporkan kepada OJK, dua bulan setelah tutup buku.

"Laporan semester pertama paling lambat akhir Agustus dan laporan semester kedua paling lambat akhir Pebuari," papar Suharno, yang juga komisaris PT BPR Gajah Mungkur.

Dalam kesempatan itu, Suharno, memberi contoh praktis penyusunan laporan pengawas rencana bisnis sesuai aturan OJK. "Tidak ada aturan baku dalam penyusunan laporan pengawasan rencana bisnis BPR. OJK hanya memberi kisi-kisi saja, laporan harus menggunakan kajian kuantitatif dan kualitatif," tandasnya.


(Langgeng Widodo/CN40/SM Network)