• KANAL BERITA

Pelarangan Berlebihan Bertentangan dengan Semangat Konstitusi dan Demokrasi

Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pelarangan berlebihan atas aksi #2019GantiPresiden, pada batas-batas tertentu dinilai bertentangan dengan semangat konstitusi dan demokrasi. Apalagi secara operasional, hak untuk bebas berpendapat dan berkumpul dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

"Namun demikian, mengingat kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang bisa ditunda pemenuhannya atau derogable rights, maka tindakan aparat keamanan yang melarang beberapa acara tersebut dapat dibenarkan," kata Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (27/8).

Menurutnya, pelarangan dapat dibenarkan jika betul-betul terdapat alasan obyektif yang membenarkannya. Alasan-alasan obyektif dimaksud dapat berupa potensi instabilitas keamanan maupun potensi pelanggaran hukum.

"Baik dalam terkait konten kampanye yang oleh beberapa pakar bisa dikualifikasi makar atau pelanggaran hukum pemilihan umum. Khususnya larangan penyebaran kebencian dan permusuhan, maupun dalam konteks waktu kampanye," ujarnya.

Dikatakan, penggunaan alasan-alasan tersebut merupakan hak subyektif institusi keamanan yang bertolak dari analisis situasi dan potensi destruktif lainnya. Hal itu juga dibenarkan oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan turunannya.

"Sebagai hak subyektif, maka jika masyarakat tidak menerima langkah pembatalan bisa mempersoalkannya melalui mekanisme hukum. Sebaliknya, polisi dengan bekal sejumlah regulasi memiliki kewenangan melakukan pembatalan suatu kegiatan," tandasnya.

Menyampaikan Alasan

Regulasi tersebut antara lain seperti UU Nomor 9 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya; Pemberitahuan Kegiatan Politik serta sejumlah aturan lainnya. Untuk menjaga akuntabilitas kerja, kata dia, aparat keamanan harus menyampaikan alasan-alasan pembatalan itu pada warga negara/kelompok yang hendak menyelenggarakan kegiatan.

Dia menambahkan, aksi #2019GantiPresiden merupakan aspirasi politik warga negara yang disuarakan di ruang-ruang terbuka. Aksi itu juga ditujukan untuk mempengaruhi pilihan warga negara pada kontestasi politik Pemilihan Presiden 2019.

"Secara normatif, aspirasi tersebut merupakan hal biasa saja. Bahkan penyampaiannya di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Hal itu karena UUD Negara RI 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul," tegasnya.

Namun untuk menghindari kegaduhan berkelanjutan, warga negara/kelompok masyarakat juga diharapkan memilih diksi kampanye yang tidak memperkuat kebencian pada pasangan calon lain. Hal itu karena seharusnya pemilihan presiden adalah kontestasi gagasan.

"Sehingga, warga harus disuguhi informasi alasan-alasan faktual untuk memilih atau tidak memilih seorang calon. Dan bukan diprovokasi dengan slogan yang tidak mencerdaskan," tukasnya.


(Saktia Andri Susilo/CN19/SM Network)