• KANAL BERITA

Wiranto Bantah Pemerintah Pusat Lepas Tangan di Gempa Lombok

Foto: netralnews
Foto: netralnews

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah pusat mendapat banyak kecaman terkait penanganan gempa di Lombok. Selain tidak segera menetapkan status Bencana Nasional, pemerintah pusat dinilai lepas tangan karena memerintahkan daerah untuk mengucurkan bantuan bagi penanganan bencana di Lombok.

Namun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah pemerintah pusat kekurangan anggaran untuk mendukung penuh pemulihan masyarakat dan daerah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantahan ini disampaikan Wiranto menanggapi tersebarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo yang meminta semua kepala daerah membantu korban gempa Lombok.

"Bukan begitu. Mendagri bukan begitu. Itu bentuk toleransi berbangsa bernegara, ada sumbangan lewat surat kabar, televisi. Tanpa diminta mereka ikut menyumbang," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/8).

Screenshoot surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 977/6131/SJ dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi dua hari terakhir bertebaran di media sosial. Surat itu menambah polemik di publik setelah munculnya pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional.

Sosiolog Musni Umar lewat cuitan di akun Twitter nya mempertanyakan kebijakan tersebut. "Pak Mendagri apa nggak beratkan daerah. THR dibebankan ke daerah, bencana NTB minta Daerah Gotong-Royong tanqani bencana . Tanggungjawab pemerintah pusat dimana? " tulis sosiolog UI yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun.

Musni mengingatkan bahwa keuangan daerah sangat terbatas, kecuali DKI dan beberapa daerah yang PADnya besar. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat surat edaran itu menjadi bentuk pemerintah lepas tangan sebagai isyarat keuangan pusat sudah cukup tertekan. 

"Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?," Fahri bertanya dalam kicaunya di twitter.

Wiranto menegaskan pemerintah akan tetap mendukung penuh pemulihan dan pemberian bantuan kepada NTB. Hal itu diperkuat melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, mantan Panglima ABRI ini meminta seluruh lapisan masyarakat tidak mempolitisasi surat Kemendagri dan penangggulangan bencana.


(Fauzan Jayadi/CN41/SM Network)