• KANAL BERITA

Pembenahan Rantai Distribusi Pangan Harus Dilakukan

Tingkatkan Efektivitas Impor

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah wajib membenahi rantai distribusi komoditas pangan di Tanah Air. Hal ini penting sebagai bentuk pengendalian harga pangan di pasar. Selain sebagai bentuk pengendalian, pembenahan rantai distribusi juga penting untuk meningkatkan efektivitas impor. Idealnya, impor dilakukan agar bisa menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Namun tanpa pembenahan rantai distribusi, harga akan tetap tinggi.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi pasokan yang harus melewati lebih dari lima titik distribusi. Panjangnya rantai distribusi inilah yg membuat harga komoditas pangan menjadi tinggi hingga ke pasaran. Contohnya saja beras, komoditas yang satu ini harus melalui empat sampai enam titik distribusi sebelum samai ke tangan konsumen.

"Petani juga merupakan pihak yang dirugikan karena rantai distribusi yang tidak efektif ini. Sebanyak 56 persen petani di Indonesia adalah petani kecil dan mereka sering dilupakan sebagai pihak yang merugi. Harga mahal di tingkat konsumen tidak bisa dinikmati oleh mereka," jelasnya.

Hizkia menjelaskan, pembenahan rantai distribusi akan membantu meningkatkan efektivitas mekanisme impor dalam menekan harga beras yang sudah terlanjur tinggi di pasar. Indonesia sendiri kini mulai mengubah beberapa kebijakan terkait impor pangan.

Salah satu yang diubah adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2017 yang direvisi menjadi Permentan nomor 24 tahun 2018. Permentan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) ini kini tidak lagi mengatur mengenai pembatasan atau larangan impor produk hortikultura pada masa panen.

Dengan adanya revisi ini, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi para pelaku pasar untuk mendatangkan barang dari luar negeri dengan mempertimbangkan situasi pasar (harga dan permintaan). Selain itu, masa tanam dan masa panen daerah di Indonesia kini banyak yang berbeda karena adanya perubahan iklim.

Mengenai revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 59 tahun 2016 menjadi Permendag nomor 20 tahun 2018, disederhanakannya persyaratan untuk mendapatkan izin impor juga diharapkan bisa meningkatkan efektivitas impor. Hal ini dikarenakan importir bisa mengimpor dengan menyesuaikan situasi pasar, yaitu pada saat harga dunia sedang murah dan adanya permintaan.

"Revisi beberapa aturan ini penting untuk menghindarkan kita dari ancaman denda yang diminta Amerika Serikat. Hambatan non tarif seharusnya sudah tidak ada dalam perdagangan internasional," jelasnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)