• KANAL BERITA

Bupati Wonosobo Diminta Undang Seluruh Elemen Terkait

Soal Penutupan Tempat Karaoke

BERI KETERANGAN: Ketua Tim Kuasa Hukum Aspara Wonosobo, Theodorus Yosep Parera bersama Ketua Aspara Wonosobo, Tia Viandari memberikan keterangan. (suaramerdeka.com / M Abdul Rohman)
BERI KETERANGAN: Ketua Tim Kuasa Hukum Aspara Wonosobo, Theodorus Yosep Parera bersama Ketua Aspara Wonosobo, Tia Viandari memberikan keterangan. (suaramerdeka.com / M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Tim Kuasa Hukum Asosiasi Pengusaha Karaoke (Aspada) Wonosobo melayangkan surat permohonan kepada Bupati Wonosobo, guna mengundang para pengusaha karaoke, institusi pemerintahan terkait, intansi agama terkait, serta organisasi-organisasi masyarakat terkait, untuk mencari jalan keluar terbaik penegakan hukum yang lebih manusiawi.

Ketua Tim Kuasa Hukum Aspara Wonosobo, Theodorus Yosep Parera menyebutkan, tindakan yang diambil bupati untuk menutup tempat-tempat usaha karaoke yang tidak berizin, secara hukum memang benar. Karena, memang sudah ada dasar dan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) No 3/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo.

Namun, menurut dia, secara moral dan etika, langkah bupati langsung menutup tempat usaha karaoke tidak tepat dan tidak pantas, karena usaha karaoke telah berdiri sebelum adanya perda. Bahkan, dalam perumusan perda tersebut, Aspara belum pernah diajak untuk membicarakan peraturan yang pas dan tepat, untuk diterapkan dalam bidang usaha karaoke di wilayah Wonosobo.

"Padahal, secara hukum moral dan etika merupakan roh yang menghidupkan suatu aturan perundang-undangan, sehingga apabila moral dan etika diabaikan, hukum akan kehilangan wajah manusiawinya dan menjadi sebuah senjata untuk menghancurkan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Usaha-usaha karaoke di Wonosobo telah membuka begitu banyak lapangan pekerjaan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar," beber dia.

Diharapkan, melalui surat permohonan yang disampaikan terhadap bupati, dengan ditembuskan ke DPRD, Kapolres, Dandim, Satpol PP, bahkan Gubernur Jawa Tengah dan Kemenkumham, Bupati benar-benar menjembatani kepentingan para pengusaha dengan elemen terkait. "Karena saat ini ada ratusan pekerja hiburan karaoke yang masih menggantungkan penghidupan di tempat karaoke," tutur dia.

Pihaknya sangat mengharapkan, sembari menunggu suatu aturan yang benar-benar manusiawi, maka usaha-usaha karaoke tetap diperbolehkan buka. Namun, kata dia, pengusaha buka dalam pengawasan ketat berdasarkan diskresi yang dikeluarkan bupati. Diharapkan, hal itu membuat mata pencaharian masyarakat yang didapat dari bisnis karaoke tetap dapat berjalan dengan baik.


(M Abdul Rohman/CN26/SM Network)