TEGAL, suaramerdeka.com – Komisi II DPRD Kota Tegal mempertanyakan kemunculan sejumlah minimarket baru dan SPBU di Kota Tegal. Wakil rakyat mendapat informasi minimarket atau SPBU tersebut diduga belum mengatongi izin secara resmi.
"Kami menyayangkan adanya pendirian SPBU. Sebab persoalan tentang sewa tanah belum jelas," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD, Fitriani, dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kemarin.
Fitriani mengatakan, keberadaan minimarket baru akan berpengaruh pada pedagang kecil. Apalagi, di Kota Tegal sudah ada perda yang mengatur masalah izin minimarket. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait pembangunan SPBU di dekat Terminal Tegal yang disinyalir sebagian menggunakan tanah aset milik Pemkot Tegal
Menurut dia, apabila persoalan tanah di SPBU belum diselesaikan, pihaknya merekomendasikan agar dilakukan pencabutan izin terlebih dulu. Sedangkan, tentang minimarket proses izin harus mengacu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Jika belum ada izinya ya jangan beroperasi," katanya.
Aaggota Komisi II DPRD, Hendria Priatmana mengimbau, segala bentuk pengajuan perizinan dari investor harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. DPMPTSP selaku dinas yang berwenang dalam mengeluarkan izin harus ketat.
"Munculnya kembali minimarket seharusnya ada pembatasan dan ada MoU yang jelas, termasuk pada proses izin pendirian SPBU," ujarnya.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan antisipasi terkait perizinan karaoke. Sebab, sesuai dengan rencana tidak ada lagi perpanjangan izin atau pembuatan izin baru tempat karaoke. "Kami meminta ada penertiban agar tidak ada penambahan ataupun perpanjangan izin karaoke," katanya.
Menanggapi masalah tersebut, Kepala DPMPTSP, Bajari menyampaikan, minimarket baru yang berdiri termasuk SPBU pihaknya belum mengeluarkan izin sejak munculnya perda. Terkait tanah aset milik Pemkot untuk izin bersifat pararel dan melibatkan instansi terkait.
"Untuk karaoke kami juga tidak pernah mengeluarkan izin baru atua perpanjangan. Sedang untuk monitoring merupakan wewenang instansi lain," tandasnya.
