• KANAL BERITA

Jokowi Dianggap Gagal Angkat Masyarakat Terbawah

Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Pro Ekonomi Rakyat" di Conclave Auditorium, Jakarta,  Rabu (15/8). (Foto: suaramerdeka.com/Benny Benke)
Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Pro Ekonomi Rakyat" di Conclave Auditorium, Jakarta, Rabu (15/8). (Foto: suaramerdeka.com/Benny Benke)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ekonom Faisal Basri mengatakan laju Industri selama pemerintahan Presiden Jokowi kian bertambah jelek. Hanya sektor jasa yang tumbuh. 

"Jokowi gagal mengangkat masyarakat terbawah. Yang dibangun jalan tol melulu. Tol untuk siapa?  Menengah ke atas. Jalan tol untuk orang kota. Coba yang dibangun Bendungan. Jadinya bias. KUR bener,  tapi petani nggak ada yang dapat KUR. Karena petani tidak bankable," terang Faisal dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Pro Ekonomi Rakyat" di Conclave Auditorium, Jakarta, Rabu (15/8).

Meski demikian,  Faisal Basri mengakui jika Jokowi bukan orang kotor,  tapi Jokowi juga bukan orang bersih. 

"Artinya orang bersih adalah tidak membiarkan keadaan di sekililingnya kotor atau busuk. Atau sehebat hebatnya orang bersih, kalau orang-orang di sekitarnya rampok,  sama aja. Ngerti kan maksud saya," tekannya. 

Pandangan berbeda diungkapkan Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR dari Golkar. Menurut dia, hadirnya ekonomi kerakyatan di era Jokowi tidak bisa dilepaskan dari ide Bung Hatta, dengan sistem koperasinya.

Ia menilai hal itu terakomodasi dalam sistem konstitusi Indonesia. Intinya,  negara tidak dominan,  dengan tetap memberi ruang kepada swasta. Demokrasi ekonomi menjadi faktor dominan sebuah negara dikelola.

"Realisasi dalam era Jokowi seperti apa? Akses kita kepada pasar dibantu oleh hadirnya negara. Termasuk akses kepada permodalan,  dengan keperbihakan negara.  Dengan adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat), Sertifikasi Tanah,  Tax Amnesty 0,5 persen untuk UMKM,  dan PPH 0,5 persen. Semua ini memudahkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, " kata Misbakhun. 

Misbakhun menambahkan, orang miskin akan melahirkan kemiskinan baru. Untuk memotong mata rantai ini,  negara harus hadir dengan keberpihakan kebijakan ekonominya.  "Keberpihakan itu sudah diberikan pemerintah Jokowi sekarang," katanya. 


(Benny Benke/CN41/SM Network)