• KANAL BERITA

Faisal Basri Minta Pemerintah Perhatikan 40 Persen Penduduk Miskin Non-Bankable

Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Pro Ekonomi Rakyat" di Conclave Auditorium, Jakarta, Rabu (15/8). (Foto: suaramerdeka.com/Benny Benke)
Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Pro Ekonomi Rakyat" di Conclave Auditorium, Jakarta, Rabu (15/8). (Foto: suaramerdeka.com/Benny Benke)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kebijakan ekonomi yang harus diutamakan saat ini oleh pemerintah Jokowi adalah menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Caranya pemerintah harus hadir dan memberdayakan yang paling lemah.

"Bukan memberdayakan yang sudah berdaya," demikian dikatakan ekonom Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Pro Ekonomi Rakyat" di Conclave Auditorium, Jakarta, Rabu (15/8).

Dalam diskusi yang diinisiasi IndoSterling Forum itu, Faisal Basri berharap pemerintah lebih memperhatikan 40 persen penduduk miskin Indonesia yang tidak bankable, atau terjangkau Perbankan. Sehingga pemerataan rasa berkeadilan ekonominya, sama dengan masyarakat ekonomi menengah. 

Meski mengakui peri kehidupan demokrasi di Indonesia bagus,  Faisal Basri menilai laju demokrasi dan ekonomi Indonesia dewasa ini mandeg. 

"Kualitas demokrasi kita lumayan baik, tertinggi di Asean. Tapi dua tahun terakhir index demokrasinya jeblok atau cacat. Karena political culture nya jelek. Hal itu bisa terjadi karena politik di Indonesia semua tidak bisa diterka,  variabelnya ngga bisa diukur. Variabel keadaban demokrasinya juga kacau. Rakyatnya siap berpolitik,  tapi tidak dengan elitnya. Tidak ada pemilihan Cawapres di restoran kecuali di Indonesia," imbuh dia. 

Lebih lanjut Faisal Basri mengatakan, yang paling dirugikan dari kebijakan ekonomi Jokowi saat ini adalah petani. Petani saat ini, menurut Faisal Basri, makin sengsara.

Menurutnya nilai tukar Petani makin turun. Peningkatan kesejahteraan petani pangan, nyaris datar. Dan yang paling menyedihkan,  petani ditekan terus oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro petani. 

"Menteri Pertaniannya kerjanya berbohong terus,  dan Presidennya diem terus. Upah ril buruh tani nyungsep.  Demikian halnya dengan upah buruh bangunan. Saya ngomong ini ada datanya. Data resmi BPS," tekannya lagi. 


(Benny Benke/CN41/SM Network)