• KANAL BERITA

Pekerja Karaoke Harus Dicarikan Solusi

Dampak Atas Penutupan Tempat Karaoke

SUARAKAN TUNTUTAN: Para pemandu lagu dan karyawan tempat karaoke menyuarakan tuntutannya agar tempat karaoke tidak ditutup di halaman kantor Disparbud Wonosobo, baru-baru ini. (Foto suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
SUARAKAN TUNTUTAN: Para pemandu lagu dan karyawan tempat karaoke menyuarakan tuntutannya agar tempat karaoke tidak ditutup di halaman kantor Disparbud Wonosobo, baru-baru ini. (Foto suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo diminta mencarikan solusi nyata terkait dampak penutupan tempat karaoke tak berizin di Wonosobo. Jangan sampai, para pekerja hiburan dibiarkan menghadapi problem ekonominya sendirian. "Pemda harus memberikan tawaran solusi bagi mereka, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan yang bersifat asusila," ujar Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro kepada Suara Merdeka, Selasa (14/8).

Pihaknya mengaku sangat mendukung upaya pemkab menertibkan usaha hiburan karaoke, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan. "Jika tidak sesuai perda memang harus ditutup. Selaku inisiator Perda Penyelenggaraan Usaha Hiburan, saya sangat mengapresiasi komitmen bupati menutup usaha karaoke tak berizin," akunya. 

Menurut dia, pemda melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani ketenagakerjaan, harus bersama-sama dengan para pengusaha tempat hiburan karaoke, mulai mencarikan solusi bagi para pekerja di tempat hiburan tersebut. Hal ini agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. "Para pekerja hiburan bisa dilatih keterampilan di balai latihan khusus (BLK) dengan anggaran APBD," bebernya. 

Lebih lanjut dia juga mendorong, bupati bersikap bijak dalam pengambilan kebijakan strategis. Seperti halnya terkait penutupan usaha karaoke di Wonosobo, bupati diharapkan mengambil tindakannya dengan mengacu Perda 3/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan. "Di dalam perda tersebut sudah diatur secara komprehensif terkait dengan perizinan, jenis-jenis usaha hiburan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," tuturnya.

Semua, tegas dia, sudah diatur secara lengkap. Jadi, ketika perda ditegakkan dengan benar, tentu sudah merupakan solusi bersama atas silang pendapat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada dua aspek yang harus diperhatikan, yakni jaminan perlindungan berusaha yang dijamin Undang-Undang, dan sekaligus adanya dampak negatif terkait keberadaan tempat usaha hiburan yang meresahkan masyarakat.

"Dua hal ini harus diperhatikan, mengingat substansi perda juga mengacu perundang-undangan di atasnya. Dengan mengacu pada perda, maka saudara bupati bisa mengambil sikap yang bijaksana. Dimana, tempat usaha hiburan yang tidak sesuai perda harus segera ditutup, namun jika ada tempat usaha karaoke telah sesuai perda, dan tengah mengurus perizinan bisa dibiarkan beroperasi," terangnya. 

Pemda, menurut dia, tak boleh melakukan gebyah uyah dalam penutupan tempat karaoke. Namun, pihaknya menegaskan, usaha karaoke memang harus benar-benar memenuhi persyaratan sebagaimana diatur perda, seperti jarak minimal 500 meter dari permukiman, tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantor pemerintahan. Selain itu, lampu harus terang, tidak boleh ada kamar mandi di dalam room dan berbagai persyaratan lainnya.

Jika sudah memenuhi persyaratan itu, Suwondo menyarankan pemda harus memberikan kesempatan pelaku usaha untuk tetap beroperasi, karena sifat perda adalah melakukan pengaturan, bukan melakukan pelarangan. Sebelumnya, Bupati Eko Purnomo menyebutkan, sejauh ini 27 penyelenggara hiburan karaoke di Wonosobo tidak berizin. Keberadaan mereka juga dinilai tidak memenuhi berbagai persyaratan yang diatur di dalam perda.


(M Abdul Rohman/CN19/SM Network)