• KANAL BERITA

Tak Gubris Teguran, Tempat Karaoke Dipidanakan

Pemkab Komitmen Akhir Agustus Tuntas

RAZIA PEMANDU: Petugas kepolisian melakukan razia para pemandu lagu di sejumlah tempat karaoke di wilayah Wonosobo, baru-baru ini. (SM/ M Abdul Rohman)
RAZIA PEMANDU: Petugas kepolisian melakukan razia para pemandu lagu di sejumlah tempat karaoke di wilayah Wonosobo, baru-baru ini. (SM/ M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo komitmen tetap menertibkan tempat hiburan karaoke ilegal di Wonosobo, setelah surat teguran ketiga dilayangkan. Jika penyelenggara hiburan tak mematuhi aturan dan tak menggubris teguran ketiga yang dilayangkan, Tim Penegak Perda tak segan menutup paksa tempat hiburan, serta menerapkan saksi pidana selama-lamanya tiga bulan dan denda Rp 50 juta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Wonosobo, Haryono mengaku sudah mengundang para penyelenggara hiburan karaoke di Wonosobo, terkait rencana penegakan Peraturan Daerah (Perda) No 3/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan. "Dalam dua hari ini mereka kami undang, namun ada yang hadir, ada pula yang tidak hadir," ujar dia kepada Suara Merdeka, di Gedung Setda Wonosobo, Kamis (9/8) siang.

Menurut dia, hadir ataupun tidaknya penyelenggara karaoke, tak akan menyurutkan langkah Satpol PP untuk melayangkan surat teguran-teguran terkait kepatuhan terhadap perda. Untuk teguran pertama yang dilayangkan tanggal 30 Juli, masa berakhirnya sepuluh hari setelah dilayangkan, yakni tanggal 9 Agustus. Kemudian petugas akan memberikan lagi teguran kedua pada tanggal 10 Agustus dan teguran ketiga pada 15 Agustus.

"Masa berakhirnya teguran kedua dan ketiga, masing-masing tiga hari. Kami minta perhatian dari para penyelenggara karaoke agar memahami, mematuhi dan mengindahkan Perda 3/2017. Kami mohon dengan sangat, semua pihak memahami agar situasi kondisi aman dan kondusfi, apapun, kapanpun dan dimanapun, produk eksekutif dan legislatif ini harus kita jalankan, aplikasi kegiatan penegakan perda di 2018 dan yang akan datang," beber dia.

Dikatakan, penegakan perda dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Penegakan perda tidak lain untuk mengatur, agar penyelenggara karaoke tertib, patuh aturan dan menjalankan operasional usaha sesuai regulasi. Namun demikian, jika penyelenggara karaoke tetap tidak mengindahkan peringatan-peringatan, menjalankan usaha tanpa izin, sanksi tegas bakal ditegakkan.

"Untuk semua usaha karaoke tak berizin, kami pastikan akan kami tutup. Sampai akhir Agustus penutupan pasti akan tuntas. Untuk penutupan tempat usaha hiburan karaoke akan dilakukan Tim Penegak Perda yang diketuai Asisten 1 Bupati (Pemerintahan) dan sekretaris Satpol PP Wonosobo. Tim Penegak Perda terdiri dari Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, Bagian Hukum, Satpol PP, DPMPTSP, Disparbud dan lainnya," ungkapnya.

Untuk kondisi saat ini, instansi yang terlibat dalam Tim Penegak Perda, aktif melakukan patroli keliling. Terkait penunjukkan lawyers oleh Asosiasi Pengusaha Hiburan Karaoke (Aspara) Wonosobo, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui. Jadi terkait surat menyurat perihal penegakan perda, pihaknya tetap akan terus melayangkan kepada masing-masing penyelenggara karaoke.

Sementara itu, Ketua Aspara Wonosobo, Tia Viandari mengaku akan tetap membuka tempat  usaha karaokenya, namun akan menjaga ketertiban dan menghargai aturan. Mereka menilai, produk hukum baik surat pernyataan bupati maupun perda cacat hukum atau tidak sah. Karena terkait penandatangan surat pernyataan bupati sebagai kepala daerah, dinilai dilakukan dalam tekanan. Sedangkan perda cacat karena tidak melibatkan Aspara dalam perumusannya. 

Berbagai upaya untuk melengkapi perizinan usaha juga telah diupayakan, namun karena terbentur Bab VI Pasal 6 ayat 1 mengenai jarak radius tempat karaoke harus 500 meter dari pemukiman penduduk, tempat ibadah, tempat pendidikan maupun perkantoran, jelas-jelas memberatkan bagi pelaku usaha karaoke. "Dengan Bab dan Pasal itu, tentu jelas-jelas mematikan seluruh tempat karaoke," ujar dia. 


(M Abdul Rohman/CN34/SM Network)