REMBANG, suaramerdeka.com – Pemkab Rembang melalui Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sampai awal Agustus ini masih membiarkan timbangan tambang yang mengalami kerusakan.
Timbangan tambang yang berada di Desa Wonokerto Kecamatan Sale itu sudah lebih dari satu bulan ini tak difungsikan. Penyebabnya, bodi timbangan terlepas dari dudukannya setelah tergencet roda truk muatan tambang yang melintas.
Kabid Pendapatan BPPKAD Kabupaten Rembang, M Romli beralasan, belum diperbaikinya timbangan yang rusak lantaran kesulitan mendapatkan komponen. Setelah dilakukan investigasi, ada empat komponen bernama load cell yang perlu diganti.
Sedangkan komponen tersebut harus didatangkan dari Semarang dan sampai sekarang belum didapatkan. Untuk melakukan penggantian komponen tersebut, pihaknya sudah menyiapkan pengajuan anggaran sebesar Rp 110 juta melalui APBD Perubahan 2018.
“Kami kesulitan mendapatkan komponen load cell. Kami akan ajukan anggaran di perubahan nanti. Target kami, pada akhir 2018 mendatang timbangan sudah bisa difungsikan kembali,” terang Romli.
Sementara ini, selama timbangan belum berfungsi penghitungan material tambang yang diangkut truk dilakukan secara manual. BPPKAD menggunakan patokan hasil rata-rata setiap perusahaan sebelum timbangan rusak.
Romli menyebutkan, dalam sehari ada ratusan truk muatan tambang yang melintas melalui Kecamatan Sale. Sementara ini, BPPKAD hanya mengandalkan satu timbangan lain yang berada di Sale timur, Desa Gading.
“Idealnya di Gading, kami punya dua unit timbangan. Yang satu sebagai cadangan. Dalam sehari, rata-rata ada ratusan truk muatan tambang yang melintas dan masuk timbangan di Gading,” ujarnya.
Penghitungan secara manual material tambang yang dilakukan bukan tanpa resiko. Pemkab bisa saja mengalami resiko adanya ketidaksesuaian volume tambang yang terhitung lantaran tidak adanya alat penimbang atau pencatat yang bisa menentukan volume pasti material tambang.
