• KANAL BERITA

Pemkab Minta Tempat Karaoke Tutup

Surat teguran yang disampaikan Satpol PP Wonosobo kepada pemilik karaoke di Wonosobo. (Foto suaramerdeka.com/ M Abdul Rohman)
Surat teguran yang disampaikan Satpol PP Wonosobo kepada pemilik karaoke di Wonosobo. (Foto suaramerdeka.com/ M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com  - Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memberikan teguran satu kepada para pemilik karaoke di wilayah Wonosobo. Surat teguran yang dibuat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wonosobo itu menegaskan agar para pemilik karaoke menutup usahanya, karena belum memiliki izin operasional secara lengkap, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

Kepala Satpol PP Wonosobo, Haryono menyampaikan, pemkab siap dan pasti menegakan dengan prosedur dan tahapan yang ditentukan sesuai aturan yang ada. Semua karaoke yang tidak berizin juga telah diberi surat teguran yang pertama tertanggal 30 Juli 2018. "Apabila tidak memenuhi izin secara lengkap, ya harus ditutup. Teguran ini dilaksanakan sampai tiga kali, bila tidak memperhatikan atau mengindahkan, akan ditutup," ungkapnya.

Dalam surat teguran pertama itu, pihaknya menyampaikan dari data yang dimiliki Satpol PP serta hasil konfirmasi dan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonosobo, para pemilik karaoke di Wonosobo yang tetap menyelenggarakan usaha hiburan dan karaoke, kondisi saat ini tidak memiliki izin secara lengkap.

Atas kondisi itu, melalui surat teguran satu itu, pihaknya meminta kepada para pemilik karaoke agar tidak menyelenggarakan usaha hiburan atau karaoke, sebelum memiliki izin secara lengkap dengan persyaratan atau sesuai aturan yang ada. Pihaknya tidak akan main-main, karena jika masih ada yang tetap membuka usaha karaoke, maka akan ditutup paksa oleh petugas.

"Segera menutup usahanya dan apabila saudara tidak mematuhi atau mengindahkan sesuai dengan regulasi yang ada dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo, Tim Penegak Perda akan menutup penyelenggaraan usaha hiburan atau karaoke tersebut," tulis dia melalui surat yang dilayangkan ke salah satu pemilik tempat karaoke.

Pihaknya mengharapkan kepada semua pihak memahami dan tetap bersama sama menciptakan situasi kondisi yang kondusif, nyaman dan damai. Dalam sebuah kesempatan, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro mendesak bupati menjalankan perda sesuai dengan substansi yang diatur dalam perda. Usaha hiburan yang sudah ada sebelum ditetapkannya perda tersebut, wajib memenuhi persyaratan yang diatur perda tersebut.

Pemkab Wonosobo juga dinilai kurang serius menegakkan Perda Penyelenggara Usaha Hiburan dan Karaoke. Karena, perda telah disahkan satu tahun lalu. Bahkan, sejumlah ormas keagamaan melakukan desakan agar pemkab menertibkan tempat hiburan yang menyalahi aturan, namun belum semua tempat hiburan ditindak tegas. "Pemerintah daerah wajib melakukan penutupan terhadap tempat usaha hiburan tak berizin," ujar dia.

Politisi PKB itu menekankan pentingnya tempat usaha hiburan bersikap proaktif mengurus berbagai perizinan yang ditentukan. Namun, jika dalam jangka waktu tertentu tempat usaha hiburan tidak melengkapi berbagai persyaratan yang diatur dalam perda, pemda wajib menutup. Jika perda dijalankan dengan baik, akan menjadi solusi atas perbedaan pandangan masyarakat meminta tempat hiburan tutup dan pihak lain menghendaki tetap ada.


(M Abdul Rohman/CN19/SM Network)