• KANAL BERITA

69,05 Persen Warga Kabupaten Semarang Sudah Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto bersama Kepala Dinas Tenaga kerja, M Riyanto dan perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten Semarang menunjukkan berkas perjanjian kerja sama peningkatan capaian kepesertaan segmen PPU. (Foto: suaramerdeka.com/Ranin Agung)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto bersama Kepala Dinas Tenaga kerja, M Riyanto dan perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten Semarang menunjukkan berkas perjanjian kerja sama peningkatan capaian kepesertaan segmen PPU. (Foto: suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto, menjabarkan, hingga 30 Juni 2018 jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Semarang telah mencapai 698.514 jiwa atau 69,05 persen dari total penduduk yang ada. Sementara jumlah peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), tercatat sebanyak 210.168 orang pekerja dan anggota keluarga Badan Usaha telah terdaftar.

Titus menegaskan, mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, disebutkan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS paling lambat 01 Januari 2019 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kepesertaan segmen PPU, pihaknya, belum lama ini, telah melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.

“Perjanjian kerja sama ini sebagai upaya penegakan kepatuhan dalam pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Semarang, sehingga diharapkan setiap tenaga kerja dapat mendapatkan hak atas jaminan sosial menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur,” katanya, kemarin.

Perjanjian tersebut, lanjutnya, mencakup tiga ruang lingkup. Diantaranya mencakup mekanisme persyaratan kepesertaan Program JKN dalam proses perizinan di Kabupaten Semarang, mekanisme pengawasan kepada pemberi kerja dalam keikutsertaan Program JKN, dan mekanisme pemberian sanksi.

“Kami yakin, kerjasama ini bisa membantu mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Semarang,” tandas Titus


(Ranin Agung/CN41/SM Network)