• KANAL BERITA

PKS Harus Kembalikan Hak-hak Fahri Hamzah

Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan menghubungi kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti putusan MA yang telah menolak permohonan kasasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas pemecatan dirinya sebagai kader partai.

"Saya malah baru dapat berita dari media, saya akan bertemu lawyer siang ini," kata Fahri melalui akun twitternya @Fahrihamzah, Kamis (2/8).

Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief mengaku pihaknya belum menerima salinan resmi dari putusan MA tersebut. Namun pihaknya sudah melihat secara langsung putusan MA yang menolak gugatan DPP PKS itu lewan laman resmi MA.

"Sudah ditolak MA tapi kita belum dapat salinan resmi. Makna sederhananya kasus ini dimenangkan Fahri Hamzah. Tapi ditum nya kita belum tahu ya yang ditolak apa saja," kata Mujahid, Kamis (2/8).

Mujahid menegaskan apabila putusan MA merupakan ketetapan hukum yang mengikat dan tetap. Selanjutnya, pihaknya akan meminta permohonan eksekusi. 

Di antaranya mengabulkan ganti rugi uji materiil Rp30 miliar dan meminta PKS untuk tidak lagi mengganggu Fahri Hamzah baik sebagai anggota DPR maupun kader PKS.

"PKS harus kembalikan hak-hak Fahri Hamzah. Keputusan DPP PKS cacat hukum dan salah," ujar Mujahid.

Mujadih mengatakan walaupun nanti DPP PKS mengajukan keberatan dan melakukan langkah hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK), permohonan eksekusi tetap akan berjalan.

Dilansur dari laman info perkara situs Mahkamah Agung, penolakan atas permohonan yang teregister dengan nomor 1876 K/PDT/2018 itu diputus tolak pada 30 Juli 2018.

Kemenangan ini bagi Fahri adalah kemenangan lanjutan setelah sebelumnya berhasil menang di tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan pengurus PKS pada akhir 2017 lalu.

Kasus Fahri dan pengurus PKS ini berawal sejak awal 2016 silam setelah ia dinyatakan dipecat karena dinilai bersebrangan dan tak sesuai dengan arah kebijakan partai. Meskipun telah dipecat sebagai kader, nyatanya PKS tak bisa melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR.

Fahri lalu membawa kisruh pemecatannya ke pengadilan, dan dimenangkan Pengadilan Negeri Jakara Selatan pada 14 Desember 2016.

Sementara itu PKS belum memberikan pernyataan terkait kekalahan dari Fahri Hamzah ini. Politikus PKS Mardani Ali Sera, Hidayat Nurwahid, hingga Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal belum merespon panggilan telepon.


(CNN/CN19/SM Network)