• KANAL BERITA

BKD Mulai Jalankan Aplikasi e-Mutasi

APLIKASI BARU: Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pemindahan BKD Kabupaten Semarang, Inni Rosyida menyampaikan laporan tentang aplikasi baru bernama e-Mutasi ketika peluncuran di Aula BKD Kabupaten Semarang, Selasa (31/7). (Foto suaramerdeka.com/Ranin Agung)
APLIKASI BARU: Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pemindahan BKD Kabupaten Semarang, Inni Rosyida menyampaikan laporan tentang aplikasi baru bernama e-Mutasi ketika peluncuran di Aula BKD Kabupaten Semarang, Selasa (31/7). (Foto suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang mulai menjalankan aplikasi e-Mutasi. Aplikasi ini, nantinya akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta data pejabat pelaksana di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala BKD Kabupaten Semarang, Partono mengatakan, melalui aplikasi tersebut bisa dilihat data kepegawaian yang riil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Sehingga pola pembinaan pegawai menjadi transparan,” katanya, ketika Peluncuran Aplikasi e-Mutasi di Aula BKD Kabupaten Semarang, Selasa (31/7).

Kepada pejabat pelaksana pengelola kepegawaian yang hadir, dirinya meminta untuk menginformasikan informasi terbaru tentang kepegawaian di unit kerja yang ada. Termasuk mensosialisasikan cara kerja e-Mutasi agar tidak ada kendala ketika dilaksanakan penuh di masing-masing SKPD.

“BKD membuka konsultasi, jika hari ini belum tuntas bisa dilakukan hari berikutnya,” ujar Partono.

Dalam laporannya, Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pemindahan BKD Kabupaten Semarang, Inni Rosyida menjelaskan, bila aplikasi e-Mutasi dibangun untuk mengetahui tata kelola pengembangan karier pegawai negeri sipil di Pemkab Semarang. Adanya moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejak 2014, lanjutnya, berdampak pada berkurangnya jumlah pejabat pelaksana di hampir semua SKPD dikarenakan pensiun.

Melalui aplikasi ini, pihaknya yakin bisa melihat SKPD yang pejabat pelaksananya banyak maupun sebaliknya. Opsi redistribusi dipilih guna meningkatkan kinerja PNS yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.

“Perlu dilakukan redistribusi pejabat pelaksana atau penataan baik antar subbidang SKPD maupun penataan pejabat pelaksana antar SKPD agar terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai kebutuhan serta kompetensinya,” jelas Iin, panggilan Inni Rosyida.

Data yang dihimpun menyebutkan, hingga akhir Juli 2018 setidaknya ada 1.892 orang pejabat pelaksana di Kabupaten Semarang. Artinya, dengan Inovasi Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV itu, pihaknya yakin peran e-Mutasi akan sangat membantu pengelola kepegawaian dalam mengusulkan mutasi, atau permintaan penambahan SDM dengan lebih cepat berdasarkan data yang akurat.
 
“Jadi mutasinya tidak lagi menggunakan aplikasi manual. Misalnya ada pejabat pelaksana dari Dinas Pertanian akan diredistribusi ke Dispendukcapil, maka BKD bisa melihat online tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensinya terlebih dahulu. Jika disetujui oleh SKPD yang dilamar, akan diproses lanjut hingga penerbitan SK dari Sekretaris Daerah,” paparnya.


(Ranin Agung/CN19/SM Network)