• KANAL BERITA

SKK Migas Kedepankan Sikap Netral

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menyusul perannya sebagai pemain kunci dalam mengatur industri migas nasional,SKK Migas selalu.mengedepankan faktor  netralitas dalam sikap politik.Semua pegawai mulai dari jajaran pimpinan hingga karyawan tetap dituntut netral.

"Yang menjadi pedoman kami adalah bagaimana menaikkan produksi dan meningkatkan efisiensi," kata Kepala Divisi dan  Program Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher  dalam Diskusi Kehumasan SKK Migas bertemakan Komunikasi Lembaga Pemerintah di Tahun Politik yang digelar SKK Migas di  Citi Plaza Jl Gatot Subroto,Senin,(30/7).

Diskusi menghadirkan nara sumber perwakilan stakeholder Yanto Sianipar yang merupakan Senior Vice President Policy Goverment and Public Affairs  Chevron Indonesia dan pakar komunikasi politik yang juga dosen Universitas Mercu Buana dan Universitas Sahid Jakarta Heru Budiyanto. Diskusi dimoderatori Kepala Departemen Komunikasi SKK  Migas Ryan B Wurjanto. Kegiatan diskusi juga melibatkan Program S3 Universitas Sahid .

Dalam kesempatan tersebut Yanto Sianipar mengakui bahwa di tahun 2019  terdapat sejumlah kegiatan politik nasional yang bila tidak ditangani secara baik punya potensi instabilitas seperti penyelenggaraan pemilihan mulai dari kecurangan saat pencoblosan dan dan money politik. Adapun ancaman lainnya adalah  menguatnya politik identitas dan kampanye hitam. "Potensi ancaman lain adalah terorisme dan ancaman umum lain," kata dia.

Ancaman lain adalah lambatnya proses pengambilan keputusan, munculnya nasionalisme sempit serta lambatnya pengambilan keputusan untuk isu-isu yang tidak populer.
Untuk mengantisipasi itu,pihaknya selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak-pihak terkait. Sekaligus mengembangkan dan memetakan persoalan-persoalan dengan stakeholder lain.

Pembicara lainnya Heru Budiyanto mengungkapkan bahwa sebagai lembaga manapun perlu mencamkan statement Presiden Jokowi yang meminta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik.Salah satu alasan Presiden Jokowi, rakyat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahnya. Supaya rakyat ikut memiliki program  yang sedan dijalankan oleh pemerintah.


(Budi Nugraha/CN26/SM Network)