• KANAL BERITA

Fahri Hamzah: Pengurangan Pelayanan BPJS Menyimpang dari UU SJSN

Foto: Vivanews
Foto: Vivanews

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengurangan pelayanan kesehatan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dinilai sebagai tindakan atau upaya menyelamatkan diri dan bukan menyelelamatkan rakyat. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari maksud dan tujuan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"BPJS harus terbuka menyampaikan apa adanya kepada masyarakat. Bila memang bangkrut, tidak sanggup atau kekurangan uang, nyatakan kepada pemerintah," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat dihubungi, Sabtu (28/7).

Sehingga, kata dia, pertanggungjawaban keuangannya kembali pada APBN atau pemerintah. Sehingga, BPJS tidak menekan rakyat dengan kepentingan penyelamatan perusahaan.

"Sebab, BPJS diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat sesuai perintah UU. Sehingga, BPJS harus jujur dan terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Terlebih, dana yang dikelola adalah uang negara yang dimandatkan UU SJSN. Sehingga, BPJS harus terbuka dan jangan mengambil aksi intern atau aksi korporasi, yang tujuannya hanya menyelamatkan kelembagaan.

Apalagi bila tindakan tersebut berpotensi menentang maksud dan tujuan diselenggarakannya sistem jaminan sosial nasional. Seperti diketahui, per 25 Juli lalu, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Selain itu juga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik atau fisioterapi.

Implementasi tersebut dinilai merugikan masyarakat. Oleh karenanya, Fahri berjanji akan melakukan kunjungan spesifik kepada BPJS pada pekan depan. "Untuk itu, saya meminta agar BPJS memberikan keterangan selengkap-lengkapnya. Sebab, keluhan ini sudah saya dengar beberapa kali. Kami ingin memperoleh kejelasan," tandasnya.


(Saktia Andri Susilo/CN41/SM Network)