• KANAL BERITA

Ombudsman Melihat Ada Titik Terang

Polemik Lahan HP 105 Perlu Komunikasi Ulang

WARUNG WARGA : Warung makan milik warga berdiri di lahan HP Nomor 105. (suaramerdeka.com / Yoma Times Suryadi)
WARUNG WARGA : Warung makan milik warga berdiri di lahan HP Nomor 105. (suaramerdeka.com / Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng melihat ada titik terang penyelesaian kisruh lahan HP 105 Jebres. Kuncinya Pemkot Surakarta dan warga penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 kembali berkomunikasi, guna mengurai polemik penertiban tanah aset pemkot tersebut.

Komunikasi itu dianggap efektif agar kedua pihak tidak berkukuh dengan pendapat masing-masing. "Konsiliasi ulang kemarin belum bisa menemukan solusi. Namun kami selaku konsiliator melihat ada titik terang dari persoalan ini," kata Kepala ORI Perwakilan Jateng Acim Dartasim.

Titik terang yang dimaksudnya adalah peluang warga untuk menyepakati tawaran solusi yang disodorkan pemkot. Syaratnya, ada komunikasi yang kembali dijalin pemkot dan penghuni lahan HP Nomor 105. "Warga bisa saja  sowan  ke Pak Wali guna membicarakan lagi solusi dari pemkot. Kami menganggap, semua keputusan ini tergantung kebijakan Wali Kota karena dinas teknis tinggal melaksanakannya."

Acim menambahkan, poin penting yang bisa dikomunikasikan keduanya adalah tawaran solusi dari pemkot kepada warga. Dengan demikian diharapkan ada solusi bagi warga untuk bangkit lagi, sekalipun tidak lagi tinggal di lahan HP Nomor 105. "Misalnya kios di Pasar Panggungrejo dianggap warga terlalu sempit, ya dibicarakan saja dengan pemkot apakah warga bisa mendapatkan dua unit. Atau jika ada tanah  nganggur , silakan saja meminta pemkot untuk merelokasi warga ke sana," katanya.

Meski demikian, Acim menandaskan ORI tidak bisa mengintervensi kebijakan pemkot dalam penertiban bangunan warga di lahan tersebut. "Kami hanya sebatas memberikan saran, bagaimana baiknya. Kami juga masih perlu menganalisis lebih lanjut, apakah saran-saran yang disampaikan kepada warga dan pemkot itu direalisasikan," tegas dia.

Sembari memantau perkembangan terkini usai konsiliasi ulang, ORI bakal menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan kepada pihak terkait. Laporan itu ditargetkan selesai bulan depan. "Substansi laporan akhir itu mengarah kepada saran tindakan korektif, yang harus dilakukan pemkot," jelas Acim.

Sebelumnya Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menerangkan, pemkot selalu membuka pintu komunikasi dengan penghuni lahan HP Nomor 105. Menurutnya, pendekatan persuasif selalu dikedepankan pemkot dalam proses penertiban itu. Namun di sisi lain, penghuni lahan HP 105 enggan menuruti saran ORI dan memilih menunggu rekomendasi akhir lembaga tersebut. "Komunikasi dengan Pak Wali sudah beberapa kali, hasilnya juga  gitu-gitu aja . Kami tetap diminta pindah," tandas seorang warga, Yusneni.


(Agustinus Ariawan/CN26/SM Network)