• KANAL BERITA

5.000 Kader Pemuda Pancasila Kawal Ustadz Abdul Somad

Dukung Pemberian Izin Polda

KETERANGAN PERS: Jajaran MPW Pemuda Pancasila saat memberikan keterangan pers di Semarang, Jumat (27/7).  (suaramerdeka.com / Royce Wijaya)
KETERANGAN PERS: Jajaran MPW Pemuda Pancasila saat memberikan keterangan pers di Semarang, Jumat (27/7). (suaramerdeka.com / Royce Wijaya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jateng mengapresiasi dan mendukung penuh Polda Jateng yang memberikan izin Tabligh Akbar dan Safari Dakwah yang dilakukan Ustadz Abdul Somad di Semarang. PP dari tingkatannya mulai MPW, MPC, PAC, Ranting, dan kadernya siap mengawal dan mengamankan kegiatan Abdul Somad. Sebab, beliau merupakan kader kehormatan PP.

Sebagaimana diketahui, Abdul Somad ini merupakan Mejelis Pertimbangan Organisasi (MPO) MPW PP Provinsi Jambi. ''PP akan mengawal kehadiran Ustad Abdul Somad, mulai dari penjemputan bandara internasional Ahmad Yani Semarang, saat pelaksanaan, hingga diantar lagi kembali ke bandara. Kami sudah merapatkan barisan, akan disiapkan 5.000 untuk mengawal,'' kata Kabid Sumber Daya Manusia, Gus Abu Khoer dalam keterangan pers di Semarang, Jumat (27/7).

Kader yang disiagakan dari Semarang, Kendal, Demak, Boyolali, dan Salatiga. Safari dakwah itu dilakukan Abdul Somad di tiga lokasi pada Senin- Selasa (30-31/7), yakni Unissula, lapangan sepakbola Leboh Raya, Pedurungan Kidul, serta Masjid Jami Jatisari BSB Mijen, Semarang.

Selain Abu Khoer, keterangan pers dihadiri Kabid Ideologi, Politik, dan Pemerintahan MPW PP Jateng Willy Sigarlaki, Kabid Pertahanan dan Keamanan, Eko Basuki, serta pengurus Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Jateng Andi Dwi Oktavian.

Willy mengimbau masyarakat Jateng, khususnya Semarang tidak terprovokasi dan terhasut atas perbuatan ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jateng yang menolak kehadiran Abdul Somad. "Kami juga mengimbau semua lapisan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga suasana kondusif," ungkapnya.

MPW berpendapat yang dilakukan ormas PGN diduga melanggar pasal 27 ayat 4 dan pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19/ 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara enam tahun serta denda Rp 1 miliar.  

Selain itu juga melanggar pasal 311 KUHP dengan ancaman empat tahun. ''MPW berpendapat apa yang dilakukan ormas PGN adalah ujaran kebencian atau hate speech dan ancaman persekusi,'' jelasnya.


(Royce Wijaya/CN26/SM Network)