• KANAL BERITA

Kesejahteraan Perawat di Jateng masih Memprihatinkan 

SAMPAIKAN MATERI : Ketua Korwil PPNI se-Jawa Wawan Hernawan memberi materi dalam seminar  rapat kerja wilayah PPNI Jateng di Hotel Laras Asri Salatiga, Jumat (27/7). (suaramerdeka.com/Moch Kundori)
SAMPAIKAN MATERI : Ketua Korwil PPNI se-Jawa Wawan Hernawan memberi materi dalam seminar rapat kerja wilayah PPNI Jateng di Hotel Laras Asri Salatiga, Jumat (27/7). (suaramerdeka.com/Moch Kundori)

SALATIGA, suaramerdeka.com - Para perawat di Jateng berharap pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab masih ada sekitar 7.500 perawat di provinsi ini yang bekerja di instansi pemerintah, namun status kepegawaiannya tidak jelas. 

Hal itu disampaikan ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jateng Edy Wuryanto kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Wilayah (PPNI) Jateng di Hotel Laras Asri Salatiga, Jumat (27/7.) Rapat yang juga seminar keperawatan nasional itu dihadiri perwakilan DPD PPNI kabupaten/kota se-Jateng. 

"Beban kerja perawat di era BPJS sekarang ini cukup tinggi. Sebab jika dulu orang enggan ke rumah sakit, sekarang sedikit-sedikit orang ingin masuk rumah sakit. Sedangkan jumlah perawat dengan yang dirawat (pasien) tidak seimbang. Sedangkan pemerintah tidak menambah jumlah perawat PNS.  Ini menjadi persoalan dan isu utama dalam Rakerwil PPNI Jateng ini," tuturnya.  

Edy menyebut, dari catatannya, ada sekitar 7.500 perawat yang bekerja di instansi pemerintah di seluruh Jateng, namun status kepegawaiannya tidak jelas. Tentu saja penghasilan mereka juga tidak jelas seperti di bawah UMK sehingga kurang layak untuk hidup mereka dan keluargannya. 

"Status kepegawaian yang tidak jelas itu misalnya honorer,  magang, sukarela, kontrak, dan lainnya. Kami mendorong ini ada penyelesaian dari pemerintah. Bisa diangkat menjadi PNS atau paling tidak menjadi pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kesejahteraannya sama dengan PNS," tuturnya.

Menurut Edy, di sejumlah daerah, para perawat masih ada yang digaji sekitar Rp 300.000-Rp 400.000 per bulan utamanya yang bekerja di puskesmas-puskesmas. Dengan kondisi itu, tentunya memprihatinkan. 

"Kemudian untuk sektor swasta, kami mengimbau jangan mempekerjakan perawat ini seenaknya. Mereka harus digaji minimal UMK atau syukur ditambah 30 persen untuk kegiatan seminar dan lainnya. Sebab bisnis kesehatan ini juga menggiurkan," ucapnya. 

Ditambahkan dia,  para perawat yang bekerja semua instansi ini sudah berkompetensi. Karena jika tidak berkompeten, tidak diberi izin bekerja. Itu sudah menjadi tuntutan dari rumah sakit di era sekarang. 

Karenanya, perlu dihargai dengan pemberian gaji dan insentif yang memadai. Sebab untuk bersekolah perawat dan uji kompetensi ini perlu biaya mahal. Di satu sisi, warna citra layanan kesehatan ini adalah perawat. 

Ketua PPN Salatiga Saeri mengatakan, kondisi perawat di Salatiga rata-rata sudah layak. Sebab mereka sebagian besar bekerja di instansi pemerintah sehingga berstatus PNS mau pun BLUD. Tetapi masih juga ada sebagian kecil terutam di daerah pinggiran di Salatiga yang gajinya masih rendah. "Ini perlu perhatian kami ke depan agar mereka bisa diperjuangkan sesuai UMK," terangnya.


(Moch Kundori/CN39/SM Network)