• KANAL BERITA

Banyak Pelaut Bermasalah di Luar Negeri, KPI Bantah Tak Membantu

Foto: jurnal maritim
Foto: jurnal maritim

JAKARTA, suaramerdeka.com - Tuduhan bahwa banyak pelaut Indonesia yang mendapat masalah di luar negeri, terutama di kapal tempatnya bekerja, namun dibiarkan berjuang sendiri, dibantah oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).

Presiden KPI Prof Dr Mathias Tambing seusai membuka workshop “Membangun Serikat Pekerja yang Berkapasitas”, di Jakarta, Kamis, menegaskan pihaknya pasti membantu namun akan memrioritaskan pelaut Anggota KPI. Terutama yang dilindungi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA).

Dia mengakui, pihaknya banyak menerima pengaduan tentang pelaut yang menghadapi masalah.Termasuk dari Kemenlu RI setelah menerima laporan dari KBRI/KBJRI di beberapa negara. “Dalam satu bulan ini saja KPI menerima empat laporan kasus pelaut dari Kemenlu. Yang jelas semuanya bukan anggota KPI,” tegasnya tanpa menjelaskan kasusnya.

Setelah ditelusuri, kebanyakan pelaut yang menghadapi masalah itu ternyata bukan anggota KPI. Sehingga sulit dilacak perusahaan tempat kerjanya dan bahkan tidak dapat diselesaikan.  “KPI dapat saja memberikan bantuan kepada WNI yang bermasalah, tapi bantuan sangat terbatas karena ketidakjelasan status pengerjaan pelaut maupun identitas perusahaan yang mempekerjakannya,” tuturnya.

Mathias menambahkan KPI mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi nasional sebagai implementasi konvensi ILO tentang MLC (Maritime Labour Convention), yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 15/2016. Diharapkan regulasi ini dapat mengharmonisasikan dengan peraturan serupa yang sudah ada sebelumnya.

“Paling tepat regulasi baru ini berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga, dapat diterapkan secara nasional, sekaligus mencegah munculnya ego sektoral di antara kementerian terkait,” kata Sekretaris Jenderal KPI, I Dewa Nyoman Budiasa.

Dia berharap aturan turunan UU 15/2016 ini paling lambat diterbitkan akhir 2018. Pasalnya sudah melewati dua tahun sejak ratifikasi MLC 2006 itu disahkan melalui undang-undang. Menurut Nyoman, undang-undang baru ini harus mengatur standarisasi untuk perlindungan dan kesejahteraan pelaut Indonesia, yang bekerja di kapal-kapal berbendera Indonesia. Baik yang beroperasi di perairan domestik Indonesia maupun  foreign going.

Hal itu dikarenakan implementasi konvensi yang telah diratifikasi suatu negara harus diberlakukan di negara/kapal-kapal berbendera negara tersebut, bukan kapal asing.


(Wahyu Atmadji/CN26/SM Network)