• KANAL BERITA

Terancam Digusur PT KAI, Warga Depo Mengadu ke DPRD

Sejumlah perwakilan warga Depo RT 4 dan RT 19, RW 7, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur menyampaikan aduan kepada DPRD Kota Tegal. (suaramerdeka.com/Wawan Hudiyanto)
Sejumlah perwakilan warga Depo RT 4 dan RT 19, RW 7, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur menyampaikan aduan kepada DPRD Kota Tegal. (suaramerdeka.com/Wawan Hudiyanto)

TEGAL, suaramerdeka.com - Puluhan perwakilan warga Depo RT 4 dan 19 RW 7 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal mendatangi Kantor DPRD Kota Tegal, Kamis (26/7). Mereka mengadukan ke wakil rakyat terkait rencana PT KAI menertibkan sekitar 32 rumah warga.

Ketua RT 4, Mohamad Sofyan mengatakan, warga resah setelah mendapatkan undangan tentang sosialisasi tentang lahan depo. Namun undangan itu ternyata membahas rencana penertiban hunian warga. Warga diberi waktu dua bulan untuk pindah dengan ganti rugi Rp 250.000,-.

Warga menolak rencana itu lantaran waktu terlalu sempit untuk mencari tempat baru dan nilai ganti rugi terlalu kecil. "Kami menolak dan kami sudah puluhan tahun tinggal disini. Karena itu, kami meminta agar dewan bisa membantu agar rencana PT KAI bisa dibatalkan," katanya.

Warga lain, Hery Purnomo dan Ketua RT 19, Edy Mardiyanto mengatakan, warga pernah dikumpulkan terkait pembayaran sewa tanah. Namun, warga meminta agar sewa tanah lebih murah seperti tanah Pemda.

Namun, PT KAI tidak mau. "Apabila memang ada penertiban kami meminta ganti rugi Rp 1,5 juta/meter. Hal itu dengan mempertimbangkan kondisi saat ini serta pada waktu proyek pembangunan rel ganda," ujarnya.

Menanggapi aduan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Anshori Faqih mengatakan, pihaknya berharap agar rencana pembongkaran bisa dibatalkan dan apabila tidak bisa maka masyarakat harus siap membayar sewa. "Warga harus kompak," katanya.

Undang PT KAI

Ketua DPRD, Edy Suripno menegaskan, pihaknya menyayangkan langkah PT KAI. Sebab dalam tahap awal sosialisasi tanpa terlebih dulu melalui koordinasi Pemda Kota Tegal. Oleh karena itu, dalam waktu dekat DPRD akan mengudang PT KAI, Pemda dan warga dalam rangka mencarikan solusi yang terbaik. "Saya meminta warga tidak perlu khawatir karena sudah membayar PBB," katanya.

Sementara itu, Senior Manager (SM) Penjagaan Aset, Mario Edward Setyahadi mengatakan, bahwa pihak Daop IV Semarang pada saat sosialisasi di Pendapa Kelurahan Panggung, Kamis (19/7) pukul 09.00-10.45 WIB, telah menyampaikan latar belakang rencana penertiban hunian itu.

Menurut dia, PT KAI berencana akan mengembangkan Dipo lokomotif Tegal dengan penambahan jalur (spoor) yang digunakan untuk jalur mesin bubut underfloor dan spoor stabling. Penambahan spoor untuk mendukung program angkutan penumpang, sehingga secara mekanisme, ganti ongkos bongkar untuk bangunan permanen Rp 250.000 per meter dan semipermanen Rp 200.000 per meter.

PT KAI akan melaksanakan penertiban sekitar bulan September. "Kami targetkan proses ganti bongkar bangunan maksimal selesai satu minggu, sehingga kami memperkirakan untuk penertiban akan dilaksanakan 3 September 2018, karena akhir tahun ini, kami sudah harus melaporkan ke Pusat bahwa lahan tersebut sudah bebas," jelas Edward.


(Wawan Hudiyanto/CN40/SM Network)