• KANAL BERITA

Disperindag Dorong Tiap Daerah Miliki LPKSM

Kepala Disperindag Jawa Tengah, M Arif Sambodo (tiga dari kanan) bersama komisioner BPKN, diantaranya Komisi Kelembagaan dan Kerjasama Nurul Yakin, (kanan), Deddy Saleh, Adhi Siswaya Lukman serta Ketua Lembaga Pembinaan Perlindungan Konsumen Semarang, Ngargono (kiri) bersinergi mendorong terbentuknya LPKSM untuk peningkatan perlindungan konsumen, Senin (23/7). (suaramerdeka.com/Irawan Aryanto)
Kepala Disperindag Jawa Tengah, M Arif Sambodo (tiga dari kanan) bersama komisioner BPKN, diantaranya Komisi Kelembagaan dan Kerjasama Nurul Yakin, (kanan), Deddy Saleh, Adhi Siswaya Lukman serta Ketua Lembaga Pembinaan Perlindungan Konsumen Semarang, Ngargono (kiri) bersinergi mendorong terbentuknya LPKSM untuk peningkatan perlindungan konsumen, Senin (23/7). (suaramerdeka.com/Irawan Aryanto)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah mendorong agar di tiap daerah di 35 kabupaten/kota mempunyai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum kepada konsumen dan masyarakat atas hak dan kewajiban.

Kepala Disperindag Jateng, M Arif Sambodo mengatakan, sesuai Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait upaya Perlindungan Konsumen saat ini sepenuhnya berada di tingkat provinsi. Meski pun demikian, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah baru memiliki 14 lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk dari swadaya masyarakat.
''Oleh sebab itu Disperindag Jawa Tengah akan terus menginisiasi terhadap lembaga-lembaga yang ingin memberikan perlindungan konsumen khususnya dari masyarakat. Lembaga tersebut sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terkait hak dan kewajiban,'' papar Arif, dalam Forum Motivasi Pembentukan LPKSM-Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di Hotel Muria, Senin (23/7)

Selain itu pihaknya menyatakan sudah ada sembilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sudah efektif. Untuk itu jika daerah belum ada BPSK kami dorong untuk membentuk LPKSM. Nantinya ada pelatihan, sosialisasi atau semacam diklat-diklat perlindungan konsumen. ''Sekali lagi, hal ini untuk meningkatkan perlindungan konsumen, tahu hak dan kewajiban sebagai konsumen serta mencintai produk dalam negeri,'' tegas Arif.

Sedangkan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Deddy Saleh mengatakan, LPKSM sangat diperlukan pasalnya indepensi dari institusi tersebut dapat berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah.

''Konsumen merupakan pilar perekonomian bangsa yang mempunyai kekuatan besar. Perlindungan terhadap konsumen menjadi bagian yang strategis dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Ada sembilan sektor prioritas yaitu, perumahan, listrik-gas, obat dan pangan, sektor e-commerce, jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi, layanan kesehatan serta barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor,'' papar Deddy.  

Selama tiga periode BKPN telah menyampaikan 136 rekomendasi kepada pemerintah termasuk didalamnya rekomendasi pencegahan. Di antaranya pelayanan kesehatan, penyelenggaraan umroh, keamanan pangan jajan anak sekolah, kebijakan pembayaran melalui e-money, obat palsu dan sebagainya.


(Irawan Aryanto/CN40/SM Network)