• KANAL BERITA

Hanya Kipas Angin yang Tak Kena Razia

Barang-barang milik napi Lapas Sukamiskin, Bandung diamankan petugas gabungan Polsuspas Se-Jabar dalam razia yang digelar Minggu (23/7) malam. (Suaramerdeka.com/ Setiady Dwi)
Barang-barang milik napi Lapas Sukamiskin, Bandung diamankan petugas gabungan Polsuspas Se-Jabar dalam razia yang digelar Minggu (23/7) malam. (Suaramerdeka.com/ Setiady Dwi)

BANDUNG, suaramerdeka.com - Ratusan personel Satgas Kamtib Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI mengeluarkan barang-barang milik napi koruptor dalam razia besar-besaran di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Minggu (23/7).

Kegiatan tersebut dilakukan tak lama setelah Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen dicokok KPK atas dugaan suap pemberian fasilitas dan izin keluar Lapas. KPK pun menemukan keberadaan sel mewah di Lapas peninggalan kolonial. Razia dipimpin langsung Dirjen Pas, Sri Puguh Budi Utami.

Berdasarkan data, dari 522 sel hanya dihuni 444 napi. Selain kasus koruptor, napi tersebut juga dihuni napi kasus umum. Usai hasil razia, jadilah halaman dalam Lapas Sukamiskin seperti pasar loakan yang menjajakan aneka barang.

Barang-barang itu terdiri dari duit sebesar Rp 102 juta, kulkas dua pintu, microwave, AC, televisi layar datar, pemanggang roti, speaker, gas elpiji ukuran 12 Kg, dan kompor, hingga dispenser. Semuanya dianggap barang terlarang di dalam sel.

"Hanya kipas angin yang masih dibiarkan di sana (sel). Karena kondisi selnya memang sempit. Ini dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga binaan, apalagi ini bangunan lama, WC-nya juga dekat tempat tidur," tandas Sri Puguh.

Dengan kegiatan tersebut, Ditjen Pemasyarakatan memang seperti tengah memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat yang untuk kesekian kalinya koyak. Isu fasilitas mewah yang berkembang di masyarakat semakin tak terbantahkan.

Sri Puguh tak menampik bahwa untuk mengembalikan tingkat kepercayaan tersebut tak mudah. Dia yang baru saja menjabat sejak awal Mei lalu itu juga tak menampik persoalan serius ada di sisi personil Lapas.

"Ini persoalan mindset, kalau pakai SOP, barang-barang ini tak akan bisa masuk. Dengan adanya tunjangan kinerja dan gaji memadai seharusnya pula tak ada kasus lagi," tandasnya.


(Setiady Dwi/CN33/SM Network)