• KANAL BERITA

Penggarap Tambak Terdampak Normalisasi BKT Ingin Kompensasi

penggarap tambak, Thomas Edi Johar (kiri) tengah berdialog dengan anggota DPD RI, Bambang Sadono. (suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur)
penggarap tambak, Thomas Edi Johar (kiri) tengah berdialog dengan anggota DPD RI, Bambang Sadono. (suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penggarap tambak yang terdampak normalisasi proyek Banjir Kanal Timur (BKT), ingin pemerintah memberikan kompensasi kepada mereka yang telah menggarap tanah milik pemerintah tersebut selama puluhan tahun. Satu penggarap tambak yang terdampak, Thomas Edi Johar menyatakan, mendukung proyek yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi meminta untuk diberi waktu dan diberi kompensasi kerugian dideritanya.

“Kami menggarap lahan ini sudah 20 tahun, ingin dimanusiakan dan diajak bicara. Kerugian saya bagaimana. Saya tidak akan menghalang-halangi kalau pemerintah atau pelaksana proyek mengajak dialog yang bagus mencari win-win solution,” kata pria yang akrab disapa Edi saat ditemui di kawasan Tambakharjo, Genuk Kulon, Genuk Kota Semarang, Sabtu (21/7).

Menurutnya sesuai informasi yang didapat, total 19 hektare lahan tambak yang selama ini digarap dan dikelola masyarakat akan diuruk dengan tanah normalisasi sungai. Selama proyek berlangsung ia merasa tidak pernah disosialisasikan mengenai hal tersebut dan tiba-tiba Satpol PP, TNI dan Polri ingin mengeksekusi tambak yang dikelola masyarakat sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan pemerintah dan pihak proyek yang tidak memanusiakan penggarap lahan. Kami mendengar pada Senin (23/7) akan dipaksakan dan jika demikian saya akan melawan,” tambahnya.

Edi menyadari, tanah yang dikelolanya bukan miliknya, melainkan milik pemerintah. Jika pemerintah mau mengajaknya bicara dan bernegosiasi dengan penggarap tambak, maka dipastikannya akan diberi kemudahan.

“Kami sebagai rakyat harus mendukung program pemerintah, tetapi jangan mentang-mentang punya polisi dan tentara lalu memaksa. Jangan kami justru dihadap-hadapkan dengan aparat negara,” tutur Edi.

Sementara Anggota DPD RI, Bambang Sadono, yang melihat langsung ke lokasi menyatakan, program pemerintah membangun BKT itu benar, tetapi harus diingat bahwa pembangunan itu prinsipnya untuk manusia. Maka dampak-dampak yang menyangkut masalah manusia, apalagi masyarakat kecil harus diperhatikan dan jangan sampai mereka tambah menderita.

“Pemerintah juga harus menyadari menelantarkan tanah begitu lama, kalau tidak dirawat masyarakat sejak dulu sudah tidak tahu bagaimana. Ini sudah dirawat dan dimanfaatkan selama puluhan tahun, kewajiban pemerintah harus melindungi,” katanya.

Walau masyarakat mengaku bukan tanahnya dan hanya memanfaatkan, tapi sebenarnya jika dilihat dari jangka waktu masyarakat memanfaatkan tanah itu, maka mereka punya hak memiliki tanah. Tetapi dengan kesadaran sepenuh hati, mereka tidak masalah jika diminta kembali dan dimanfaatkan oleh pemerintah.

Tolong dimengerti sambung senator asal Jawa Tengah itu, masyarakat itu perlu diajak bicara dan didengar masalahnya. Memang mungkin tidak semua tuntutannya bisa dipenuhi, tetapi sebagian saja sudah baik. Bagi yang mengerjakan proyek juga jangan memikirkan untung sebanyak-banyaknya saja, sehingga tidak mau mengeluarkan kompensasi untuk masyarakat.

 


(Puthut Ami Luhur/CN40/SM Network)