• KANAL BERITA

Ombudsman Konsiliasi Ulang Konflik Lahan HP 105

SPANDUK PENOLAKAN: Spanduk penolakan penertiban bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 menempel di pagar rumah warga. (suaramerdeka.com / Yoma Times Suryadi)
SPANDUK PENOLAKAN: Spanduk penolakan penertiban bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 menempel di pagar rumah warga. (suaramerdeka.com / Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng mengupayakan konsiliasi ulang antara Pemkot Surakarta dan penghuni lahan HP Nomor 105, guna menuntaskan dugaan maladministrasi dalam proses penertiban tanah milik pemkot tersebut.

Lembaga itu berharap, ada jalan tengah yang tidak merugikan pemkot atau warga dalam persoalan ini. "Rencananya pertemuan lanjutan itu digelar besok (hari ini) di Semarang. Kami ingin menemukan jalan tengah dan memutuskan rekomendasi masalah ini," kata Bidang Komunikasi Strategis ORI Perwakilan Jateng, Bellinda W Dewanty, Kamis (19/7).

Pertemuan ulang pemkot dan warga itu merupakan forum kedua usai pemkot dan warga bertemu di Balai Kota pada akhir April. Dalam pertemuan pertama, kedua pihak bersikeras dengan pendapat masing-masing. Pemkot mengklaim sudah melakukan tahapan penertiban 15 bangunan di lahan HP Nomor 105 sesuai prosedur, adapun warga menganggap ada maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan pemkot tersebut.

Kedua pihak pun ditemui tim pemeriksa ORI secara terpisah. "Jumat, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan, dengan meminta keterangan pihak terkait dalam satu forum. Kami pun ingin mengetahui, sejauhmana implementasi solusi yang ditawarkan pemkot dan perspektif masyarakat sebagai pelapor terhadap implementasi kebijakan itu."

Saat ini pemkot siap menerbitkan surat peringatan (SP) tiga, guna menindaklanjuti proses penertiban bangunan itu. Bahkan pemkot mengancam memidanakan 15 kepala keluarga (KK) penghuni lahan HP Nomor 105 jika ngotot bertahan di tanah tersebut.

Sementara itu Kepala Satpol PP Sutarja  masih menunggu seluruh pemeriksaan dugaan maladministrasi sebelum melangkah ke tahap penertiban. "Biar selesai dulu saja. Nanti kalau kami bertindak sebelum proses pemeriksaan selesai, bisa-bisa dikira melangkahi Ombudsman," kata dia.


(Agustinus Ariawan/CN26/SM Network)