• KANAL BERITA

Masyarakat Diminta Tak Pilih Penjahat Jadi Pejabat

Ketua Umum DPP GMPK Bibit Samad Rianto memberikan pandangannya dalam dialog interaktif Jihad Anti Korupsi; Ikhtiar Kolektif Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan dan Pembangunan yang Adil dan Bermartabat di Pendapa Kabupaten Wonosobo, Senin (16/7). (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Ketua Umum DPP GMPK Bibit Samad Rianto memberikan pandangannya dalam dialog interaktif Jihad Anti Korupsi; Ikhtiar Kolektif Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan dan Pembangunan yang Adil dan Bermartabat di Pendapa Kabupaten Wonosobo, Senin (16/7). (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Bibit Samad Rianto, meminta warga masyarakat tidak memilih penjahat menjadi pejabat. Masyarakat harus benar-benar memilih calon pemimpin yang jujur dan amanah, tak mau menjalankan praktik suap, melakukan money politic atau pun praktik curang untuk mendapatkan kekuasaan yang ingin dicapai.

Penegasan itu disampaikan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengisi dialog interaktif Jihad Anti Korupsi; Ikhtiar Kolektif Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan dan Pembangunan yang Adil dan Bermartabat, usai melantik pengurus DPD GMPK Wonosobo di Pendapa Kabupaten Wonosobo, Senin (16/7). Hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, Pejabat Sekda,  Muhammad Zuhri, beserta staf ahli dan asisten bupati.

Dalam kesempatan itu, Bibit juga meminta seluruh pengurus DPD GMPK Wonosobo agar tak melakukan praktek suap. Seperti halnya anggota yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. "Seluruh pengurus juga harus mendorong masyarakat mencegah dan menangkal praktik korupsi di lingkungan masing-masing. Ini mengingat praktik-praktik korupsi masih banyak terjadi di negeri ini," ujar dia.

Para pengurus yang telah dikukuhkan, lanjut dia, harus bekerja ikhlas dan amanah, untuk mengabdikan diri terlibat dalam kegiatan pengawasan program-program pemerintah maupun layanan masyarakat. Dia mewanti-wanti, jangan sampai ada anggota GMPK justru malah terlibat dalam praktik suap mau pun melakukan money politic. "Jika memang tetap melakukan itu. Lebih baik keluar dari GMPK," katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak akan membela oknum anggota yang melakukan praktik terlarang tersebut, jika memang ada. Proses akan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait yang menangani. "GMPK dibentuk sebagai wadah gerakan moral, agar manusia tidak serakah, tidak mengambil yang bukan haknya, serta meminimalisasi praktik-praktek suap maupun korupsi di Tanah Air ini," tutur Bibit.

Dia mengaku sangat mengapresiasi kedatangan bupati dan jajarannya yang ikut mendukung terbentuknya GMPK Wonosobo. Dengan kehadiran bupati dan jajarannya, artinya pemerintah daerah siap untuk selalu mengemban amanah rakyat, bermitra dengan GMPK untuk melakukan edukasi dan pencegahan penyelewengan dana di wilayah Wonosobo. "Semoga komitmen bupati ini juga diikuti jajarannya hingga terbawah," harapnya.

Sementara itu Bupati Eko Purnomo menyampaikan, pihaknya sangat menyambut positif terbentuknya pengurus DPD GMPK Wonosobo. Dengan dikukuhkannya pengurus GMPK Wonosobo, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif mencegah dan menangkal praktik-praktik suap mau pun korupsi. "Kami sangat mendukung organisasi ini. Semoga pengurus juga bisa amanah," harap dia.

Senada, Ketua DPD GMPK Wonosobo, Idham Cholid mengaku akan bekerja optimal mengawal program-program pemerintah maupun layanan-layanan masyarakat, agar potensi hal yang merugikan masyarakat dapat diminimalisasi. "Keberadaan GMPK ini dibentuk bukan semata karena adanya kasus korupsi, melainkan menjadi gerakan moral agar masyakat tidak terlibat praktik korupsi," tuturnya.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)