• KANAL BERITA

Advokat Wajib Berikan Layanan Hukum Gratis

DPC Peradi Gelar Ujian Profesi Advokat

UJIAN ADVOKAT: Ketua Bidang Organisasi DPN Peradi, Ferry Firman Nurwahyu, saat membuka kegiatan Ujian Profesi Advokat yang digelar DPC Peradi dan FH UKSW Salatiga, akhir pekan lalu. (suaramerdeka.com/Surya Yuli P)
UJIAN ADVOKAT: Ketua Bidang Organisasi DPN Peradi, Ferry Firman Nurwahyu, saat membuka kegiatan Ujian Profesi Advokat yang digelar DPC Peradi dan FH UKSW Salatiga, akhir pekan lalu. (suaramerdeka.com/Surya Yuli P)

SALATIGA, suaramerdeka.com - Pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis menjadi salah satu program Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya.

Program yang dinamakan Bantuan Hukum Probono ini diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Program Bantuan Hukum Probono merupakan program Peradi yang tetap dijalankan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah-daerah atau DPC Peradi di kabupaten/kota

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi DPN Peradi, Ferry Firman Nurwahyu, setelah membuka kegiatan Ujian Profesi Advokat yang digelar DPC Peradi Kota Salatiga di Fakultas Hukum UKSW Salatiga, akhir pekan lalu.

''Dalam setahun seorang advokat berkewajiban menyediakan waktu 50 jam untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Program Bantuan Hukum Probono yang dilaksanakan DPN Peradi sejalan dengan kewajiban seorang advokat tersebut,'' kata Ferry Firman yang juga wakil Ketua Jakarta Pusat tersebut.

Ferry Firman menjelaskan, dia merupakan advokat yang pertama kali melaksanakan Program Bantuan Hukum Probono. Dia berharap agar program tersebut dapat dilaksanakan setiap advokat.  

Dijelaskannya, saat ini DPN Peradi membentuk advokat-advokat muda yang andal dan profesional, agar dapat bersaing dengan masuknya advokat dari luar negeri (ASEAN). DPN Peradi menyebutnya dengan The Young Lawyer. Mereka ini mendapat fasilitas DPN Peradi mengikuti pelatihan dan pendidikan secara berjenjang. Pesertanya sudah ribuan advokat dari seluruh Tanah Air. 

Diklat

Pendidikan dan pelatihan advokat itu telah dilaksanakan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penanganan sengketa pilkada. Lalu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terkait penanganan kasus-kasus pada anak di bawah umur, serta lainnya. 

Sementara itu Ketua DPC Peradi Kota Salatiga, Maya Indah menjelaskan ujian profesi advokat diikuti 30 peserta dan dilaksanakan atas kerja sama DPC Peradi Salatiga dengan Fakultas Hukum UKSW. Sebelum ujian profesi advokat tersebut, telah dilaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Mei-Juni lalu. 


(Surya Yuli P/CN39/SM Network)