• KANAL BERITA

SP Ke-3 Tunggu Rekomendasi Ombudsman

Deretan bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 menjadi sasaran penertiban oleh Pemkot Surakarta. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)
Deretan bangunan di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 menjadi sasaran penertiban oleh Pemkot Surakarta. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com - Meski Pemkot Surakarta sudah menyiapkan penerbitan surat peringatan (SP) tiga bagi penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105. Namun penerbitan peringatan tertulis itu tetap menunggu hasil rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng.

Kepala Satpol PP, Sutarja mengatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Ombudsman. "Setelah pertemuan antara pemkot dan warga beberapa waktu lalu tidak membuahkan hasil, Ombudsman rencananya menggelar pertemuan ulang," jelasnya.

Menurut Sutarja, pertemuan ulang tersebut kini sedang ditunggu pemkot. "Dilihat dulu hasil pertemuan dan rekomendasi dari mereka (Ombudsman) seperti apa. Jadi sekalian biar penyelidikan Ombudsman rampung," tambahnya.

Pekan lalu, pemkot sudah mengancam untuk memidanakan penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, manakala mereka ngotot bertahan di tanah tersebut. Saat itu SP tiga mulai disiapkan pemkot, guna menindaklanjuti proses penertiban bangunan yang terhenti sebelum Lebaran.

Pertemuan Ulang

"Kami berharap Ombudsman segera menyelenggarakan pertemuan ulang itu. Meski demikian, upaya persuasif tetap kami lakukan sebagai metode pendekatan kepada warga," tegas Sutarja.

Proses penertiban terhadap 15 bangunan dan hunian milik 23 kepala keluarga (KK) di lahan HP 105 hingga kini masih terhenti. Usai dilayangkan peringatan tertulis dua kali, pemkot memutuskan menyetop proses penertiban tersebut sebelum Lebaran.

Pemkot berdalih Ombudsman tengah menyelidiki dugaan maladministrasi dalam penertiban lahan HP 105. Bidang Komunikasi Strategis ORI Perwakilan Jateng, Bellinda W Dewanty berharap, semua pemangku kepentingan terkait bisa menahan diri. "Pemkot pun tidak perlu membuat keputusan sendiri. Jangan melakukan eksekusi dulu," jelasnya.

Dalam waktu dekat, hasil penyelidikan tersebut akan disampaikan kepada pemkot sebagai rekomendasi. "Kami masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu demi satu persoalan yang ada. Saat ini prosesnya belum selesai, ditunggu saja," tandas Bellinda.


(Agustinus Ariawan/CN40/SM Network)