• KANAL BERITA

Nelayan Adukan Penjual Solar Eceran

Para nelayan mendatangi DPRD untuk mengadukan banyaknya penjual solar di sepanjang muara sungai Pekalongan. (suaramerdeka.com/Trias Purwadi)
Para nelayan mendatangi DPRD untuk mengadukan banyaknya penjual solar di sepanjang muara sungai Pekalongan. (suaramerdeka.com/Trias Purwadi)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Para nelayan mempertanyakan maraknya penjual solar eceran di muara sungai di Kota Pekalongan. Mereka menjual solar kepada kapal-kapal nelayan dengan harga jauh lebih murah dibanding stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sekitar pelabuhan Pekalongan.

‘’Ada selisih sekitar Rp 800 per liternya dibanding dengan SPBB dan SPBN,’’ kata nelayan ketika mendatangi DPRD.

Sebanyak 25 nelayan anggota KUD Makaryo Mino itu diterima Ketua DPRD, Balgis Diab dan Mofid, keduanya dari Komisi B DPRD, kemarin.

Iskandar, kelompok Nelayan Tongkol dari Krapyak mengatakan, banyaknya penjual solar membuat stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) milik KUD Makaryo Mino tidak bisa menjual solarnya. Hal yang sama dialami Stasiun Pengisian Bahanbakar Nelayan (SPBN) yang secara resmi sudah membuka penjualan bahan bakar di muara sungai.

Dengan banyaknya kapal membeli solar eceran itu, KUD Makaryo Mino yang menjadi milik SPBN tidak laku lagi. ‘’Ini akan merugikan nelayan anggota KUD. Kalau dulu penjualan solar ramai, kini sepi karena diserobot penjual eceran menggunakan truk tangki yang datang dari luar kota,’’ katanya.

Nelayan minta agar dilakukan pengawasan oleh DPRD terkait penjualan solar tersebut. Bahkan nelayan minta ada penertibaan perizinan penjualan solar di Muara pelabuhan itu. Dengan menjual harga murah, maka nelayan mempertanyakan apakah solar itu campuran dengan bahan lain atau murni solar. Sebab, penjualan murah itu menjadikan pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi.

Muara Dangkal

Selain masalah penjualan solar, nelayan juga mengeluhkan pendangkalan pelabuhan yang membuat kapal-kapal nelayan kesulitan keluar dan masuk pelabuhan. Nelayan minta agar pelabuhan dikeruk sehingga kapal bisa masuk dan keluar pelabuhan dengan lancar.

Mofid, anggota Komisi B menegaskan, penjualan solar murah itu menimbulkan keraguan akan kemurniannya. Sebab, di wilayah Juwana Pati, sudah terjadi banyak kapal membeli solar murah itu dampaknya kapal-kapal rusak mesinnya di tengah laut.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab menegaskan, DPRD segera melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik soal penjualan solar eceran yang merebak di sepanjang sungai maupun kedangkalan pelabuhan.

DPRD juga akan meninjau langsung ke lokasi serta mengirim surat ke Wali Kota setempat untuk mengadakan rapat dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) untuk mengatasi penjualan solar eceran itu.

Kalau itu dibiarkan, kata dia, akan memengaruhi kehidupan KUD Makaryo Mino yang selama ini juga mengandalkan hasil dari penjualan solar. ‘’Kalau selama ini KUD Makaryo Mino dikatakan sudah masuk stadium tiga, stadium itu harus dihilangkan, sehingga kehidupan KUD menjadi normal kembali,’’ tegasnya.


(Trias Purwadi/CN40/SM Network)