• KANAL BERITA

Pelayanan Tak Sesuai Aturan, Jamaah Haji Diminta Lapor ke Komisi VIII DPR RI

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan materi dalam acara Pelapasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Senin (9/7). (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan materi dalam acara Pelapasan Calon Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Senin (9/7). (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Apabila dalam pelayanan pelaksanaan ibadah haji tidak sesuai dengan aturan, para calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan diminta untuk langsung lapor ke DPR.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly di hadapan ratusan orang calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen dalam acara Pelepasan Calon Jamaah Haji dan Manasik Haji, Senin (9/7).

Menurutnya, sesuai tugas dan wewenang yang diamanatkan konstitusi kepada Anggota Komisi VIII DPR RI yang menjadi mitra kerja dari Kementeria Agama melakukan pengawasan pelaksanaan ibadah haji merupakan tugas negara. Untuk itu, pihaknya meminta kepada calon jamaah haji Kabupaten Pekalongan apabila tidak diperlakukan sesuai aturan, langsung lapor ke Komisi VIII DPR RI.

"Doakan saja, saya bisa ikut berangkat ke Makkah untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2018. Peran DPR RI dalam pelaksanaan haji adalah melakukan pengawasan selama pelaksanaan haji, mulai persiapan asrama haji di Indonesia, selama haji di Arab Saudi, atau pun setelah kembali ke tanah air," jelas dia

Pada kesempatan itu, politisi senior PKB Kabupaten Pekalongan itu memaparkan penggunaan dari uang pendaftaran haji yang disetorkan kepada pemerintah, di mana besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji mencapai Rp 35 juta.

Ada pun rinciannya penggunaannya di antaranya untuk biaya penerbangan dari embarkasi sampai ke Arab Saudi Pulang Pergi Rp 27.495.842, akomodasi Makkah Rp 2.384.760,- dan tunjangan biaya hidup (living cost) Rp 5.355.000,-.

"Secara umum dana tersebut dipakai untuk tiga hal, yaitu  Pelayanan Jamaah haji, Operasional haji, dan Safeguarding atau tindakan pengamanan supaya penyelenggaraan ibadah haji tidak mengalami kerugian," papar Bisri.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, yang melepas secara langsung para calon jamaah haji menyampaikan, para calon jamaah haji diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan lantaran ibadah haji lebih banyak menggunakan aktivitas fisik.

Kemudian, ia juga meminta kepada para calon jamaah haji untuk mempelajari syarat dan rukun ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

Sebagai langkah untuk membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji Pemerintah Daerah, kata Bupati Asip Kholbihi, Pemkab telah membantu dalam hal pembiayaan transportasi dari daerah menuju ke embarkasi. Ada pun alokasi anggarannya sebesar Rp 1 miliar.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Kasiman menyebutkan, total jumlah jamaah haji di wilayah Kota Santri mencapai 985 orang. Mereka akan terbagi tiga kloter. Yaitu kloter 6,7 dan 8. Ada pun usia calon jamaah haji tertua mencapai 87 tahun, sedangkan termuda 18 tahun.


(Agus Setiawan/CN40/SM Network)