• KANAL BERITA

Jadi Temuan, Dua Proyek di Rembang Belum Serahkan Kelebihan Bayar

JADI TEMUAN : Pengadaan batik yang kegiatan di bawah Setda Rembang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018. (suaramerdeka.com / Ilyas al-Musthofa)
JADI TEMUAN : Pengadaan batik yang kegiatan di bawah Setda Rembang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018. (suaramerdeka.com / Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Sampai dengan pekan pertama Juli 2018 ini, tercatat masih ada dua proyek bermasalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018, belum mengembalikan kelebihan bayar.

Padahal, Inspektorat Kabupaten Rembang menyebut LHP tersebut sejatinya sudah diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD Rembang pada 29 Mei 2018. Berdasarkan regulasi, ada waktu sampai 60 hari bagi pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan sisa bayar tersebut.

Proyek pertama yang belum mengembalikan kelebihan bayar adalah peningkatan Jalan Sendangagung-Segoromulyo Pamotan yang pengerjaannya di bawah Satuan Kerja (Satker) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (DPKP). Ada kelebihan bayar seabesar Rp 141.068.628,- atas proyek yang dikerjakan oleh CV Java Perkasa itu. Penyedia jasa menjanjikan pembayaran sisa bayar pada 21 Juli 2018.

Proyek kedua adalah pengadaan batik Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Setda Rembang. Dalam proyek 2017 yang dimenangkan PT Milenia Multi Prakarsa Jakarta senilai Rp 3,58 miliar itu ada kelebihan bayar yang ditemukan BPK sebesar Rp 600 juta. Khusus batik, dijanjikan akan dilakukan pengembalian ke kas daerah paling lambat pada 27 Juli 2018. Informasi dari Inspektorat Kabupaten Rembang, sebagian nilai kelebihan bayar itu sudah dikembalikan ke kas daerah.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Fahrudin menyatakan, ada beberapa tahapan yang harus dilewati jika ternyata kelebihan bayar tidak masuk kas daerah sampai batas waktu yang ditentukan. Tahapan tersebut adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Keputusannya akan bergantung pada sidang majlis, apakah kelebihan bayar itu akan dibayar melalui cicilan atau menyertakan agunan yang akan diekseskusi untuk pembayaran.

“Setelah 60 hari tidak dibayar, ada istilahnya peradilan semu, namun memiliki kekuatan hukum sama dengan lembaga peradilan. Kalau ASN yang ternyata berkewajiban mengembalikan (sisa bayar) bisa dilakukan mekanisme pemotongan gaji,” jelas Fahrudin.

Menurut Fahrudin, pembayaran bisa dilakukan di luar 60 hari jika memang ada kesepakatan waktu yang terjalin selama proses TGR. Namun, jika ternyata kesepakatan itu tidak bisa ditetapi ada potensi ke arah hukum pidana.


(Ilyas al-Musthofa/CN26/SM Network)