• KANAL BERITA

Sengketa Pilkades Sidoharjo, Pemkab Kalah

PILKADES SIDOHARJO : Empat calon Kades Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, saat mengikuti proses Pilkades Sidoharjo pada 29 Oktober 2017.  (suaramerdeka.com / dok)
PILKADES SIDOHARJO : Empat calon Kades Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, saat mengikuti proses Pilkades Sidoharjo pada 29 Oktober 2017. (suaramerdeka.com / dok)

SLAWI, suaramerdeka.com - Gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal yang diajukan salah satu calon, dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, tergugat yakni Pemkab Tegal menunggu salinan keputusan PTUN untuk mengambil langkah selanjutnya. "Kami belum menerima salinan keputusan PTUN. Jika sudah ada salinan dari PTUN, kami baru akan menentukan sikap," kata Sekda Tegal, Widodo Joko Mulyono.

Dia menegaskan SK Bupati mendasari hasil final panitia pilkades. Sebelumnya, calon Kades Sidoharjo Fahruri mengajukan gugatan ke PTUN terkait terbitnya SK Bupati Tegal perihal pelantikan calon kades petahana, Sumaryo. Sementara perolehan suara dua calon kades itu hanya terpaut 11 suara. Terkait dengan upaya hukum banding, lanjut Joko, pemkab menunggu salinan keputusan PTUN, sehingga belum mengambil langkah penyelesaian sengketa Pilkades tersebut.

Sementara Kabag Hukum Setda Tegal, Budi Darmawan menjelaskan, keputusan PTUN terkait dengan Pilkades Sidoharjo keluar pada 26 Juni 2018. PTUN mengabulkan permohonan penggugat terkait dengan SK Bupati Tegal perihal pelantikan kepala desa. "Pengajuan banding pada terakhir Senin (9/7), karena banding harus dilayangkan 14 hari setelah keputusan. Namun, kami masih menunggu salinan keputusan," ujarnya.

Menurut Budi  selama SK Bupati belum dicabut dan SK baru diterbitkan, kades sekarang tetap menjabat. Pasalnya, masih ada proses hukum lain jika Pemkab tidak banding. "Selama tidak ada SK baru tetap SK lama diberlakukan. Penggugat belum tentu langsung mengganti posisi kades yang telah dilantik, tapi masih ada proses yang harus dilalui,"  terangnya.

Kemungkinan terjadi penghitungan ulang, Budi menuturkan, tergantung kebijakan Pemkab Tegal, namun dalam Perbup tentang pilkades, tidak ada aturan untuk melakukan penghitungan ulang.


(Dwi Putra GD/CN26/SM Network)