• KANAL BERITA

Wali Kota Magelang Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Serentak

RAPAT PLENO: Komisioner KPU Kota Magelang menandatangani catatan hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam Pilgub Jateng 2018 dalam rapat pleno terbuka di Gedung Wanita. (Foto: suaramerdeka.com/Asef Amani)
RAPAT PLENO: Komisioner KPU Kota Magelang menandatangani catatan hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota dalam Pilgub Jateng 2018 dalam rapat pleno terbuka di Gedung Wanita. (Foto: suaramerdeka.com/Asef Amani)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Pemkot Magelang mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat Kota Magelang pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 yang mencapai 76,29 persen. Hal ini dinilai menunjukkan iklim demokrasi di Kota Sejuta Bunga sangat baik.

“Angka yang diraih ini sangat membanggakan. Saya apresiasi kinerja KPU, Panwas, dan seluruh yang terlibat dalam Pilgub 2018 ini,” ujar Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito usai menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Pilgub Jateng 2018 di Gedung Wanita, Rabu (4/7).

Menurutnya, tingginya angka partisipasi pemilih ini salah satunya dipengaruhi adanya kebijakan libur nasional yang lebih panjang tahun ini. Sehingga, pemilih lebih leluasa untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Selain itu, kinerja penyelenggara Pemilu di Kota Magelang juga bagus. Saya sendiri sudah mengalami dua periode ini,” katanya.

Dia berharap, tingginya angka partisipasi pemilih ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Terutama pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 mendatang.

Sementara, Ketua KPU Kota Magelang, Basmar P Amron menuturkan, Pilgub Jawa Tengah 2018 terlaksana dengan tingkat kualitas demokrasi yang meningkat signifikan. Ada tiga indikator yang dijadikan patokan dalam menentukan kualitas demokrasi ini.

“Indikator itu tingkat partisipasi, ketaatan pada aturan yang mendasari pelaksanaan pemilihan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,” jelasnya.

Di Kota Magelang, kata Basmar, angka partisipasi mencapai 76,29 persen. Lalu ketaatan pada aturan ditunjukkan dengan minimnya rekomendasi pelanggaran dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu ke KPU.

“Rekomendasi dari Panwas ke KPU hanya pelanggaran berupa alat peraga saja. Untuk pelanggaran administrasi, pidana, dan lainnya tidak ada,” tandasnya.


(Asef Amani/CN41/SM Network)