• KANAL BERITA

Proyek Bermasalah, Perencanaan dan Pengawasan Harus Dievaluasi

Pengerjaan Gedung Olahraga (GOR) Mbesi menjadi salah satu proyek yang dianggap bermasalah sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit tahun ini. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
Pengerjaan Gedung Olahraga (GOR) Mbesi menjadi salah satu proyek yang dianggap bermasalah sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit tahun ini. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Perencanaan dan pengawasan terhadap proyek APBD, menjadi dua aspek yang paling harus dievaluasi oleh pemerintah, berkaitan dengan temuan belasan proyek bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Fahrudin, saat dikonfirmasi suaramerdeka.com, Selasa (3/7). Menurutnya, dua aspek tersebut menjadi bagian dari beberapa catatan evaluasi yang harus dilakukan agar hal serupa tidak terulang pada tahun depan.

Fahrudin menjelaskan, perencanaan proyek oleh masing-masing pengguna anggaran atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus disesuaikan dengan kondisi (aturan) yang ada. Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak boleh dimarkup (ditinggikan) atau digelembungkan.

Catatan lain adalah perlunya pengawas internal terkait pekerjaan dari masing-maisng OPD menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Pengawasan tersebut terkait dengan setiap progres pengerjaan proyek agar sesuai dengan perencanaan.

“Dari perencanaan harus disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ada. Kemudian dari sisi pengawasaannya harus ditingkatkan. Dua hal ini yang paling penting (dievaluasi),” papar Fahrudin.

Selain itu, Fahrudin juga mengingatkan agar rekanan tidak memberikan penawaran paling rendah melampuai kewajaran harga, hanya demi orientasi terpilih lelang. Hal itu kadang kala dilakukan oleh rekanan dalam lelang agar berhasil bersaing dengan rekanan lainnya.

“Fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebenarnya efektif. Seperti pembangunan jalan provinsi Pamotan-Lasem, yang di papan proyek ditulis ada pendampingan dari TP4D. Seharusnya TP4D Rembang juga begitu agar tahu mana proyek yang didampingi dan tidak,” imbuhnya.

Lebih Cermat

Komisi D DPRD Rembang, Henry Purwoko meminta pelaksanaan proyek pada tahun ini lebih cermat dari sisi administrasi. Selain itu, rekanan juga harus selektif dalam memilih dan memaksimalkan fungsi konsultan dan pengawas.

Sementara itu Bupati Abdul Hafidz menyatakan, 90 persen proyek yang menjadi temuan BPK sudah dilakukan pengembalian kelebihan bayar. Ia mengklaim hanya ada satu atau dua proyek saja yang belum membayar pengembalian.

“Hanya satu atau dua proyek yang belum (membayar), tetapi sudah ada kesanggupan, sesuai dengan waktu yang disepakati antara BPK dan penyedia jasa. Intinya pembayaran dilakukan dalam jangka dua bulan,” jelas Hafidz.

Hafidz menyebut, belasan proyek yang menjadi temuan BPK tidak ada yang menyolok. Temuan oleh BPK itu menurutnya karena antara penyedian jasa dan perecanaan tidak sinkron. Ia tidak menemukan adanya unsur kesengajaan untuk menghancurkan pemerintah.


(Ilyas al-Musthofa/CN40/SM Network)