Nasib Hak Interpelasi Formula E Anies Baswedan, Pengamat: Publik Berperan untuk Ikut Menekan

- Senin, 30 Agustus 2021 | 11:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (suaramerdeka.com / dok)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta secara resmi telah mengajukan hak interpelasi Formula E dengan menyerahkan surat tanda tangan kepada pimpinan dewan di Gedung DPRD DKI Jakarta (26/8/2021).

Dengan begitu ada 33 anggota DPRD yang sudah setuju dengan hak interpelasi. Terdiri dari 25 anggota fraksi PDIP dan delapan anggota fraksi PSI.

Pada awalnya pengajuan hak interpelasi dilakukan karena dua fraksi tersebut ingin meminta jawaban Gubernur Anies Baswedan perihal rencana penyelenggaraan kompetisi Formula E di Jakarta pada 2022.

Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai, usulan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan merupakan hal lumrah dalam demokrasi.

Baca Juga: Proses Kreatif Tuangkan Gagasan, Mahasiswa Didorong Mahasiswa Menulis Karya Tulis Ilmiah

Termasuk menjadi bukti bahwa iklim demokrasi di Jakarta sangat dinamis.

Selain itu, peran partai oposisi bisa dikatakan konsisten untuk rajin mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan Gubernur DKI Jakarta.

"Lagipula ini merupakan hak setiap legislator untuk menyatakan keberatan soal penyelenggaraan Formula E, terutama di saat kita lagi bersama-sama fokus menangani pandemi Covid-19," kata Bambang.

Kendati demikian, pengesahan hak interpelasi baru bisa dilakukan jika rapat paripurna dihadiri 50 persen +1.

Baca Juga: Tsamara Amany Menentang Penyelenggaraan Formula E di Tengah Keprihatinan Masyarakat: Apa Urgensi Event Ini?

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X