DPD RI Inisiasi RUU Pinjaman Daerah

- Minggu, 29 Agustus 2021 | 19:30 WIB
Casytha A Kathmandu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI.(SM/Eko Edi)
Casytha A Kathmandu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI.(SM/Eko Edi)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pinjaman Daerah. Salah satu tujuannya adalah menciptakan kemandirian daerah dan mendorong daerah kreatif mencari sumber pembiayaan.

Hal itu dikemukakan  Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Pinjaman Daerah Komite IV DPD RI, Casytha A Kathmandu, usai Rapat Dengar Pendapat Tim Kerja Komite IV dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Jawa Tengah di Semarang, kemarin.

‘’DPD berinisiatif menyusun RUU Pinjaman Daerah, untuk mendorong provinsi, kabupaten/kota, bagaimana untuk memenuhi pendapatan mereka sendiri, selama ini ketergantungan daerah terhadap dengan Pusat melalui transfer ke daerah cukup tinggi,’’ kata Casytha.

Baca Juga: Ka Kanwil Kemenag Jateng LantikDelapan Orang Pejabat Baru: Ingatkan Loyalitas dan Kecepatan

Menurut dia daerah yang Pendapatan Asli Daerah-nya stagnan atau kecil, mungkin membutuhkan pinjaman daerah untuk membiayai anggaran daerah.

 ‘’Kasihan daerah kalau tidak ada payung hukum. Maka DPD RI RI mengumpulkan masukan-masukan daerah khawatir tentang pinjaman daerah untuk inisiasi RUU,’’ lanjut Wakil Ketua Komite IV DPD RI itu.

Harapannya lanjut dia, beban pemerintah pusat bisa ditransfer untuk Pemda.

‘’Nantinya Pemda lebih kreatif mencari sumber pendanaan. Kami buatkan payung hukum dan kepastian hukumnya. Sehingga nanti bisa mengurangi ketergantungan pada pusat, dan tingkat kemandirian mulai tinggi,’’ kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI lainnya, Novita Anakotta menambahkan bahwa pinjaman daerah itu untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah.

‘’Kalau hanya mengandalkan PAD yang ada, dengan kapasitas fiscal yang berbeda-beda, tidak mungkin dibiayai semua dari daerah, dengan regulasi ini, Pemda bisa memanfaatkan pinjaman daerah. Kami buatkan payung hukumnya, yang mengatur prosedur, mekanisme, dan persyaratan,’’ kata Novita.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Rabu Pagi, Lumajang Diguncang Gempa 3,3 SR

Rabu, 8 Desember 2021 | 13:03 WIB

PMI DIY Salurkan Bantuan bagi Korban Erupsi Semeru

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:28 WIB
X