Bentengi Diri dari Paparan Radikalisme dengan 'Vaksin' Ideologi Kebangsaan

- Kamis, 26 Agustus 2021 | 17:28 WIB
Dinamika Politik dalam dan luar Negeri/Ilustrasi Istimewa
Dinamika Politik dalam dan luar Negeri/Ilustrasi Istimewa

Diakui Ahmad, pola-pola pergerakan Taliban mirip dengan kelompok-kelompok teroris yang ada saat ini.

Berdasarkan survei BNPT bekerjasama dengan Alvara, ungkap Ahmad, indeks potensi radikalisme Indonesia pada 2020 tercatat 12,2% dari jumlah penduduk dan 85%-nya adalah kelompok milenial.

Ciri-ciri potensi radikalisme yang dipakai dalam survei tersebut, jelasnya, adalah pro paham khilafah, intoleran dan ekskkusif, antibudaya/kearifan lokal keagamaan dan anti pemerintahan yang sah.

"Bentengi 87,8% penduduk Indonesia yang belum terpapar radikalisme dengan 'vaksin' ideologi kebangsaan yang kuat agar imun atau kebal terhadap serangan paham-paham transnasional," tegas Ahmad.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Arya Fernandez berpendapat pandemi Covid-19 mempengaruhi sejumlah bidang yang menyebabkan banyak hal berubah dan harus dijawab dengan sejumlah kebijakan yang tepat dan terukur.

Dalam upaya mengatasi pendemi Covid-19, menurut Arya, banyak kebijakan yang dihasilkan dari kolaborasi yang baik antara pemerintah dan partisipasi publik.

Karena itu, ujar Arya, pola-pola kepemimpinan nasional di masa datang harus bersifat terbuka terhadap partisipasi publik, transparan dan berdasarkan data yang valid dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan mengungkapkan, prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pada 2019-2024 antara lain adalah penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan yang lebih baik terhadap WNI di luar negeri, menjaga kedaulatan dan integritas negara- bangsa, meningkatkan kontribusi kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta mewujudkan reformasi birokrasi sebagai penguatan infrastruktur diplomasi.

Saat ini, menurut Farhan, dari sisi politik isu-isu aktual yang harus dihadapi Indonesia adalah diplomasi bidang kesehatan, perlindungan WNI di luar negeri, konflik Laut Cina Selatan, pergantian pemerintahan di Afganistan serta kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca-Covid-19.

Analis Konflik dan Keamanan, Alto Labetubun berpendapat pola-pola masuknya paham radikalisme ke satu negara tidak melulu diawali dengan tindakan-tindakan kekerasan.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X