Untuk Capai UHC, Indonesia Harus Berinvestasi dalam Layanan Kesehatan Publik

- Sabtu, 20 April 2019 | 10:00 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

WASHINGTON DC, suaramerdeka.com - Dalam Global Monitoring Report on Tracking Universal Health Coverage 2017, WHO dan World Bank menggunakan dua indikator untuk memantau kemajuan negara menuju UHC. Selain perlindungan finansial, indikator lainnya adalah  indeks cakupan layanan yang menunjukkan tingkat cakupan layanan esensial, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta kapasitas dan akses layanan.

Pada 2015, tingkat cakupan layanan sangat bervariasi di seluruh negara, mulai 22 (terendah) dan 86 (tertinggi). Indonesia berada di tengah dengan indeks 49. Dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, cakupan layanan esensial di Indonesia masih rendah, menunjukkan bahwa ada segmen populasi yang tidak memiliki cakupan penuh dengan layanan kesehatan esensial.

Untuk mencapai UHC, Indonesia harus berinvestasi dalam layanan kesehatan publik, termasuk layanan kesehatan ibu, bayi, dan anakserta tindakan dan perawatan promotif dan preventif penyakit tidak menular. Kedua, memperkuat aspek sisi suplai SDM, farmasi dan peralatan kesehatan, infrastruktur, dan sistem informasi kesehatan.

Ketiga, meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui perluasan keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan efisiensi, serta mengeksplorasi sumberpendanaan baru. Keempat, memperkuat tata kelola dan pendekatan multisektor.

“Untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemerintah Indonesia memperkenalkan JKN pada 2014. Dengan prinsip no one left behind, setiap orang diharuskan memiliki asuransi kesehatan. Hingga Maret 2019, 78 persen atau 218 juta orang telah mengikuti JKN. Hampir setengah dari jumlah itu adalah penduduk miskin dan hampir miskin, yaitu 40 persen dari masyarakat berpenghasilan rendah yang preminya dibayar pemerintah,” ujar Menteri PPN Bambang Brodjonegoro.

Untuk mengurangi kesenjangan kesehatan, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia memperluas cakupan Premium Assistance Beneficiaries (PBI) untuk 40 persen keluarga berpenghasilan rendah.

Pemerintah Indonesia juga mendukung pemerintah daerah melalui kebijakan transfer fiskal sehingga daerah dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan berkualitas. Selain itu, penerapan standar layanan minimum diperlukan untuk memastikan setiap kabupaten menyediakan akses ke layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

Editor: Andika

Tags

Terkini

X