Sejak 2018, Polri sudah Lakukan Penegakan Hukum 14 Pinjol Ilegal

- Sabtu, 21 Agustus 2021 | 15:19 WIB
High Level Meeting Penindakan Pinjaman Online Ilegal (suaramerdeka.com/dok)
High Level Meeting Penindakan Pinjaman Online Ilegal (suaramerdeka.com/dok)


JAKARTA, suaramerdeka.com - Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo mengatakan bahwa pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021, Polri telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat.

Menurutnya dibutuhkan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka melindungi masyarakat dari penawaran pinjaman online ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal.

Baca Juga: Sinovac Diragukan Kemanjurannya, Ini Penjelasan Kemenkes dan WHO

"Pernyataan bersama ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19," kata Kapolri, Jumat, 20 Agustus 2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman online ilegal.

OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal.

Baca Juga: Ibu Negara Iriana Jokowi Targetkan Rendang Masuk Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia oleh UNESCO

"Upaya-upaya preventif dan kuratif dalam penanganan pinjaman online ilegal tidak boleh berhenti sampai disini. Seluruh anggota SWI harus membangun suatu sistem yang terintegasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

7 Fakta Meninggalnya Ameer Azzikra, Adik Alvin Faiz

Senin, 29 November 2021 | 18:55 WIB
X