Pemberian Remisi Koruptor, Pengamat : Sah-sah Saja

- Sabtu, 21 Agustus 2021 | 12:44 WIB
Remisi. (depok.pikiran-rakyat.com)
Remisi. (depok.pikiran-rakyat.com)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing menyebut pemberian remisi kepada napi koruptor adalah suatu hal yang sah.

Kementerian Hukum dan HAM pastinya telah melakukan kajian dengan mengacu berbagai regulasi dalam mengeluarkan remisi tersebut.

"Remisi bagi warga binaan pemasyarakatan yang dikeluarkan Kemenkumham berbasis pada undang-undang. Itu sudah diatur dalam peraturan, jadi sah-sah saja," ujar Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Baca Juga: Hati-hati Tayangkan Konten Televisi ke Media Sosial, Jika Tak Berizin Bisa Diseret ke Pengadilan

Namun begitu, lanjut dia, jika dikaji dari sisi perspektif kritis, tidak layak para napi koruptor menerima pengurangan hukuman.

Mengingat perilaku koruptif merupakan penyakit sosial, pertimbangan tidak memberikan remisi dapat menimbulkan efek jera.

"Di semua lini sudah banyak perilaku koruptif. Ini adalah penyakit sosial jadi harus dijatuhi sanksi keras agar masyarakat berpikir ulang jika akan melakukan korupsi," ujar Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.

Baca Juga: Kasus Menghalangi Mobil Ambulans, Oknum TNI Dikenakan Dua Pasal

Dia memandang Kemenkumham menerapkan pendekatan normatif atau obyektif berdasarkan UU pada kebijakan remisi bagi koruptor.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X