Program Kartu Prakerja Diminati, Airlangga: Jadi Pilot Project Program Nasional Lainnya

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:10 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (suaramerdeka.com /dok)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (suaramerdeka.com /dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Program Kartu Prakerja terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah terus melanjutkan Program Kartu Prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima.

"Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisasi banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya, " katanya, Rabu, 18 Agustus 2021.

Baca Juga: Kasus Menghalangi Mobil Ambulans, Oknum TNI Dikenakan Dua Pasal

Airlangga menambahkan kuota Program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19, dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya.

Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional. Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Manajemen pelaksana program Kartu Prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin atau Apindo dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program Kartu Prakerja secara online.

Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD.

Baca Juga: Tak Hanya Mengaji, Pesantren Fadhlul Fadhlan Bekali Santri Budidaya Ketahanan Pangan dan Obat

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X