Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat Hukum Adat Makin Nyata, Siti Nurbaya: KLHK Terus Upayakan Fasilitas

- Selasa, 17 Agustus 2021 | 06:12 WIB
Menteri LHK SIti Nurbaya. (foto: suaramerdeka.com/Satrio Wicaksono)
Menteri LHK SIti Nurbaya. (foto: suaramerdeka.com/Satrio Wicaksono)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, sebagai negara majemuk dengan beragam suku bangsa dan budaya, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kawasan hutan adatnya, menjadi salah satu bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional.

Sekaligus mensejahterakannya dalam bingkai sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Data dan potensi hutan adat yang masuk dalam Peta hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat tersebut sebagiannya menunggu pengesahan keputusan tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat yang berhak atas kawasan adat dimaksud dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Perdana, PC Ansor Jepang Gelar Diklat Terpadu Dasar

Keberadaan pemerintah daerah penting karena pengakuan dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah atas MHA dan wilayahnya menjadi syarat kukuhnya keberadaan MHA di suatu provinsi, kabupaten/kota.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Disebutkan Menteri LHK, khusus untuk Hutan Adat yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial, sampai dengan bulan Juli 2021 telah ditetapkan sebanyak 59.442 Ha dengan jumlah SK sebanyak 80 unit yang mencakup 42.038 Kepala Keluarga.

Baca Juga: Lirik Lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka Ciptaan H Mutahar, Kobarkan Jiwa Nasionalisme

Selain itu wilayah indikatif hutan merupakan areal yang sudah jelas indikasi masyarakat adatnya dan sudah jelas arealnya yang tidak memungkinkan lagi untuk peruntukan lain, maka relatif aman.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X