PPKM Turunkan 56,9 Persen Kasus Covid-19, Ini di Balik Alasan Dikeluarkannya Indikator Kematian

- Kamis, 12 Agustus 2021 | 16:47 WIB
Juru Bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi/Foto Setkab
Juru Bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi/Foto Setkab


JAKARTA, suaramerdeka.com - Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, mengemukakan pelaksanaan PPKM Darurat pada 3 –20 Juli 2021 dan PPKM Level 1-2, yang berlaku sejak 21 Juli 2021 hingga saat ini, berdampak pada penurunan kasus konfirmasi harian Covid 19. Sejak 15 Juli 2021 hingga kini, terjadi penurunan sebesar 59,6%.

“Angka reproduksi saat ini 1,2-1,5, pemerintah akan terus berupaya agar angka reproduksi ini bisa mencapai angka < 1, sehingga wabah terkendali. Caranya dengan coverage vaksinasi tinggi + 3M dan 3T,” jelas Jodi pada webinar “Dari PPKM Darurat Ke Level 4: Terbukti Akurat”, yang diselenggarakan Divisi Humas Polri secara daring, Kamis (12/8) siang.

Jodi bersama Jubir Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dan Sosiolog Imam Prasodjo yang tampil dalam webinar tersebut berterima kasih atas peran TNI dan Polri yang terlibat langsung dan berhasil meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, vaksinasi, hingga menurunkan angka kasus Covid-19.

Baca Juga: Megawati Heran Tak Banyak yang Kisahkan Perjuangan dan Sikap Bung Hatta

Sementara Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan Covid-19.

"Kita bersyukur kesadaran masyarakat cukup baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga program PPKM Darurat secara akurat berhasil menurunkan kasus Covid-19," ucap Rusdi.

Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mihardi menegaskan bahwa pemerintah melakukan penanganan Covid-19 secara holistik dari hulu hingga ke hilir serta dilakukan secara terintegrasi antar instansi melalui pelibatan TNI dan Polri serta relawan dan mahasiswa sebagai bentuk kerjasama yang erat serta gotong royong seluruh elemen masyarakat mengingat Pandemi Covid-19 tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah.

“Pemerintah memastikan ketersediaan tempat tidur baik di rumah sakit maupun tempat isolasi Terpusat di berbagai daerah termasuk kebutuhan Dokter dan Nakes, obat-obatan, oksigen, alat medis dan alat kesehatan serta konsumsi pasien,” terang Jodi.

Mengenai angka kematian, Jodi mengemukakan bahwa awal bulan Juli 2021, angka kematian yang terkonfirmasi Covid-19 terus mengalami peningkatan bahkan pernah mencapai angka 2000 lebih.

Baca Juga: Kerumunan Dilarang, Kegiatan HUT ke-76 RI Diimbau Manfaatkan Kemajuan Teknologi

Ia menyebutkan, beberapa fakta yang ditengarai terkait dengan kematian pasien Covid-19 antara lain: 1. Keterlambatan penanganan pasien karena baru dibawa ke rumah sakit saat terjadi pemburukan; 2. Banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk dirawat di Isoter sehingga kondisinya tidak terpantau; 3. Banyak pasien Covid-19 yang mengalami pemburukan berupa penurunan saturasi dengan sangat cepat.

Melihat berbagai indikasi terkait kematian pasien Covid-19, lanjut Jodi, pemerintah melakukan berbagai upaya yaitu dengan memperbanyak tempat tidur isoter di berbagai daerah dan melengkapi kebutuhan seperti nakes, obat-obatan, oksigen, konsumsi pasien dan alat-alat kesehatan yang diperlukan. Selain itu, juga memobilisasi pasien isoman melalui TNI-Polri.

“Khusus di Yogyakarta dan Solo, Group 2 Kopassus di kerahkan untuk memobilisasi pasien isoman agar dapat dimonitor dan antisipasi apabila terjadi pemburukan dapat segera ditangani," sambung Jodi.

Mengenai dikeluarkannya indikator kematian, Juru bicara Menko Kemaritiman dan Ivestasi itu menjelaskan, pertimbangannya karena banyak input data kematian oleh daerah merupakan akumulasi dalam beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi assesmen level situasi.

Baca Juga: Puan: Prokes Tetap Nomor Satu, Syarat Sertifikat Vaksin Nomor Dua

Sementara Jurubicara Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa pelaksanaan PPKM Darurat atau Level 4 telah menurunkan kasus Covid 19 hingga hampir 60%. Namun ia mengingatkan, perlunya mewaspadai peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali.

"Jawa Bali itu punya potensi 70% dari seluruh kasus, tapi setelah PPKM level 4 Bali masih tinggi, demikian juga dengan provrinsi lain di luar Jawa Bali kasusnya bahkan terus meningkat," ungkap Nadia.

Ia menyarankan masyarakat secara individu melaksanakan protokol kesehatan, sementara pemerintah akan terus mendorong penurunan penularan melalui regulasi dan vaksinasi.

Sebelumnya Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan, PPKM Level 4 terbukti akurat menurunkan laju kasus Covid 19 di tanah air.

Ia bersyukur masyarakat bersama TNI dan Polri memiliki tekat yang sama untuk mengendalikan penularan Covid 19. "Usaha tidak mengingkari hasil," kata Rusdi.

Sosiolog Imam Prasodjo mengingatkan perlunya keterlibatan seluruh masyarakat mengatasi penularan Covid 19.

"Perlu pelaksanaan pertahanan semesta dalam melawan Covid. Tidak saja pemerintah saja, atau TNI dan Polri saja. Tapi semua rakyat harus terlibat," tutur Imam.

Ia setuju semua harua disiplin melaksanakan protokol kesehatan, dan vaksinasi. Tapi yg tidak kalah penting adalah ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

 

Halaman:
1
2
3

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Viral! Edy Mulyadi Hina Kalimantan, Begini Sosoknya 

Senin, 24 Januari 2022 | 14:34 WIB
X