Antar Pemilu Sebaiknya Dijeda 2,5 Tahun, Korban Petugas Berjatuhan jadi Evaluasi

- Rabu, 11 Agustus 2021 | 17:54 WIB
Siti Zuhro (Foto Istimewa)
Siti Zuhro (Foto Istimewa)


JAKARTA, suaramerdeka.com - Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebaiknya diberi jeda 2,5 tahun antara pemilihan nasional dan pemilihan daerah.

Hal ini diungkapkan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, dalam focus group discussion dengan topik Tata Kelola Negara Berdasarkan Paradigma Pancasila yang diselenggarakan secara daring, Rabu.

"Sebaiknya adakan jeda 2,5 tahun yang didahului oleh pemilu nasional atau formula lain yang dianggap tepat," kata Siti Zuhro, dikutip dari Antara.

Menurutnya, jeda tersebut untuk membuat ruang pengamatan dan meninjau kembali penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Hasil peninjauan kembali bisa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Baca Juga: Kartu Nikah Digital Diluncurkan, Kemenag: Ini Bukan Pengganti Buku Nikah

Pemilu 2019 menjadi bahan evaluasi Siti Zuhro.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru mengakibatkan petugas pemilihan mengalami kelelahan, bahkan menimbulkan lebih dari 500 korban jiwa akibat beban kerja yang terlampau berat.

Hal inilah yang memperkuat usulannya agar pelaksanaan pemilu tidak lagi secara bersamaan. Selain memberikan jeda waktu untuk melakukan evaluasi, pemberian jeda juga dapat mengurangi beban kerja para petugas pemilihan umum.

Di samping mengusulkan pemberian jeda, dia juga menyampaikan saran bagi petugas yang berwenang untuk menyempurnakan sistem pemilu.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X