Lawan Ujaran Kebencian dan Disinformasi Pemilu 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Moderasi Konten Digital

JAKARTA,suaramerdeka.com - Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) mendorong pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial menerapkan moderasi konten digital menghadapi Pemilu 2024. 

Yakni dengan memperhatikan konteks lokal dan menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. 

Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga: Ramalan Weton Jumat Wage, Lintang Maglut Mempunyai Watak yang Gemar Menolong Sesama

Koalisi akan menyiapkan rekomendasi konkret menghadapi Pemilihan Umum 2024 ke depan untuk mendorong praktik moderasi konten yang merujuk pada hak asasi manusia.

Di berbagai negara, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata.

"Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” kata Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai.

Baca Juga: 5 Cara Ampuh dan Sakti Agar Aglonema Cepat Tumbuh Tunas, Salah Satunya Perhatikan Urusan Pot

Disampaikan saat diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2/2023) di Jakarta.

Diskusi ini diselenggarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan program UNESCO-EU Project #SocialMedia4Peace dan diikuti 150 peserta daring dan luring.

Peserta diskusi merupakan wakil lembaga pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil dan media.

Selain Wijayanto, narasumber yang hadir dalam diskusi ini yaitu Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), dan Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta)

Baca Juga: Dongeng Anak Khatulistiwa : Awal Pertemuan 6 Sahabat (3) Di Persimpangan Jalan

Semuel menyampaikan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi moderasi konten perlu terus ditingkatkan, mengingat saat ini moderasi konten masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan standar komunitas platform digital dan regulasi lokal.