BPKP Dilibatkan Audit Distribusi Vaksin Covid-19, Cegah Kehabisan Stok

- Selasa, 10 Agustus 2021 | 16:54 WIB
Kedatangan vaksin Covid-19 Sinopharm, Selasa (13/07/2021), melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (BPMI Setpres/Kris)
Kedatangan vaksin Covid-19 Sinopharm, Selasa (13/07/2021), melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (BPMI Setpres/Kris)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menggandeng Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit berkala distribusi dan pengelolaan stok vaksin Covid-19.

Selain itu, Kemenkes juga akan melibatkan Kemendagri, TNI dan Polri untuk memantau alur distribusi vaksin di kabupaten dan kota. Hal ini untuk mencegah penyimpangan pada sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenisnya.

“Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diintervensi bisa dilakukan segera," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang ditulis pada Selasa (10/8).

Aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) besutan Kemenkes, juga akan diterapkan untuk memantau alur vaksin. Platform ini akan memastikan data pusat dan daerah dalam pengelolaan vaksin sama.

Baca Juga: Bamsoet: Sidang Tahunan MPR RI Akan Jadi Momentum Sampaikan Pesan Kebangsaan

Budi lalu meminta daerah bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mmperbarui data ketersediaan vaksin secara berkala. Data ini nantinya akan jadi acuan pusat untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah.

“Makanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” kata Budi.

Sedangkan Pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta vaksinasi secara bertahap. Vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah dengan penularan dan kematian pasien corona tinggi.

Budi mengatakan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah dengan target sebanyak 1,2 juta per hari, olisi sebanyak 600 ribu per hari, TNI yakni 500 ribu per hari, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2,5 juta dosis per hari.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Kata Data

Tags

Artikel Terkait

Terkini

13 Tokoh Ini Berjasa di Balik Lahirnya Sumpah Pemuda

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:26 WIB

Vaksinasi dan Prokes Kunci Pulihnya Sektor Parekraf

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 21:52 WIB
X