SUARAMERDEKA.COM- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mensosialisasikan tutorial sekaligus onboarding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) untuk seluruh Kadin provinsi dan kabupaten bersama dengan asosiasi dan himpunan.
Kegiatan sosialisasi onboarding yang akan dilaksanakan Kamis 16 Februari 2023 mendatang ini menindaklanjuti pembahasan kerja sama antara KADIN Indonesia dan LKPP sebelumnya untuk mendorong UMKM agar bisa masuk ke dalam e-katalog LKPP.
Baca Juga: Kadin Kolaborasi Epicor, Genjot Transformasi Digital Untuk Akselerasi Sektor Manufaktur Jateng
Ketua Pokja Kadin LKPP Kukrit SW mengungkapkan, dengan adanya sosialisasi onboarding ini diharapkan akan bisa tercapai target dari LKPP untuk pembelanjaan sebesar Rp500 triliun di tahun 2023 ini.
''Dalam hal ini support bagi produk dalam negeri khususnya dari anggota Kadin bisa masuk e-katalog dan diserap oleh para pengambil kebijakan kabupaten kota BUMN BUMD di seluruh Indonesia,'' kata Kukrit yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Sulawesi, Rabu 8 Februari 2023.
Baca Juga: Kadin Jateng dan Vietnam Jajaki Potensi Kerja Sama Perdagangan Sektor Furnitur dan Perikanan
Pembahasan di Gedung LKPP ini juga dihadiri Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta dan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Iwan Herniwan.
Sementara dari Kadin Indonesia juga turut hadir WKU Bidang Asosiasi dan Himpunan Wisnu Pettalolo, Ketua Umum Hippindo, Chairman ASEAN Retail & Trade Union Budiharjo Iduansjah, serta Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Unggulan Daerah Aswadi Munir dan Program Director Task Force Kewirausahaan Paramita Mentari Kesuma.
Menurut Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, kegiatan sosialisasi ini diharapkan memang tidak hanya sekadar pertemuan tapi langsung ke tahapan onboarding. Di hari pertama sosialisasi dan pada hari kedua bisa langsung transaksi.
''Target LKPP di 2023 tahun ini harus 5 juta produk ada di e-katalog, 500.000 transaksi. Diutamakan Produksi Dalam Negeri (PDN), tapi bisa juga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Saat ini sudah terdapat 2,4 juta yang ada di e-katalog,'' imbuh Setya.
Baca Juga: 8 Penyebab Kanker Serviks pada Wanita yang Tidak Disadari, Nomor 3 Paling Sering, Cek Faktanya
Ditambahkan, selain e-katalog di LKPP juga memiliki program toko daring sehingga bisa dihubungkan dan UMKM ini jangan terbatas pada fashion atau kuliner tetapi juga bisa mencakup alat kesehatan (alkes), obat, konstruksi dan jasa.
''Tahun 2023 ini kami ingin dorong UKM konstruksi jadi e-katalog ini bukan hanya barang tapi juga jasa, ujar Setya.
Artikel Terkait
Bahas RUU Pengadaan Barang dan Jasa LKPP Ingin Lebih Banyak Libatkan UMKM
KADIN Kota Semarang Didorong Kenalkan eCatalog ke Pelaku UMKM Untuk Pengadaan Barang dan Jasa
LKPP dan Kadin Bahas Strategi Bersama
Kadin Jateng dan Pemerintah Inggris Intensifkan Kerja Sama di Berbagai Sektor